Senin, 1 Februari 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan global. Salah satunya, krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan Mendag saat Informal WTO Ministerial Gathering (Pertemuan Informal Tingkat
Menteri WTO) secara virtual pada Jumat (29/1). Pertemuan diikuti 29 negara anggota dengan
agenda untuk membahas peran WTO menghadapi tantangan global di tengah pandemi dalam
pemulihan ekonomi dan prioritas persiapan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12.
“Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan menjadi perhatian seluruh
anggota WTO. Untuk itu, reformasi WTO diperlukan untuk mendukung peran strategis WTO dalam
menghadapi tantangan global, khususnya krisis yang disebabkan pandemi,” kata Mendag.
Dalam pertemuan ini, mayoritas perwakilan pemerintah negara menyampaikan komitmen
menjaga kredibilitas sistem perdagangan multilateral dan juga mendesak beberapa hal yang harus
diselesaikan saat ini. Di antaranya penunjukan Direktur Jenderal WTO yang baru dan anggota
Badan Tingkat Banding guna memulihkan kembali fungsi sistem penyelesaian sengketa di WTO.
“Dalam mengembalikan kepemimpinan di WTO, sangatlah penting untuk menyelesaikan
penunjukan Dirjen WTO yang baru, serta mengembalikan kepercayaan global pada sistem
perdagangan multilateral melalui penunjukan anggota pada Badan Tingkat Banding WTO,” jelas
Mendag.
Pertemuan ini juga menyoroti relevansi perdagangan dan peran WTO dalam mengatasi pandemi
dan mendorong pemulihan. Mayoritas perwakilan pemerintah negara menekankan pentingnya
kepastian akses yang adil dan terjangkau untuk barang-barang medis, termasuk vaksin, serta
langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan, kekayaan intelektual, dan transparansi.
“Kita harus memberikan dukungan terhadap proposal anggota WTO untuk pencegahan,
penanganan, dan pengobatan Covid-19. Seperti usulan pengabaian ketentuan tertentu dari Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement. Apabila diperlukan, kita
mengupayakan kesepakatan tingkat Menteri agar tindakan-tindakan tersebut bersifat sementara,
mempunyai target, dan proposional sehingga tidak disengketakan di WTO di kemudian hari,”
terang Mendag.
Hal lain yang dibahas adalah perundingan mengenai subsidi perikanan yang seharusnya selesai
pada 2020. Hal ini mendapat perhatian serius dari seluruh perwakilan negara yang ikut pada
pertemuan. Pada perundingan ini seluruh perwakilan pemerintah menyetujui untuk meningkatkan
upaya menemukan solusi yang dapat diterima bersama dan konsisten dengan semua elemen
mandat negosiasi.
“Upaya mempersempit perbedaan pandangan dalam perundingan adalah fokus pada subsidi yang
merugikan dan memberikan perhatian pada Special and Differential Treatment yang efektif bagi
negara berkembang dan negara kurang berkembang,” ungkap Mendag.
Di samping itu, pertemuan kali ini juga membahas kemungkinan rencana pelaksanaan KTM WTO
ke-12 yang akan dilaksanakan pada akhir 2021. Mayoritas perwakilan negara juga menyampaikan
isu prioritas lain untuk dibahas secara serius pada KTM WTO ke-12, yaitu isu kebijakan
perdagangan pertanian dan isu-isu baru, seperti peraturan jasa domestik, niaga elektronik,
fasilitasi investasi, lingkungan yang berkelanjutan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta
pemberdayaan ekonomi wanita. (rud)