Selasa, 16 Februari 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan ekonomi Indonesia yang terkontraksi sebesar 2,07% (yoy) pada 2020 masih relatif moderat dibandingkan negara-negara yang tergabung pada G20 maupun ASEAN.
“Kalau kita lihat dari sisi kondisi ekonomi Indonesia sebetulnya masih relatif moderat dibandingkan negara-negara baik G20 maupun ASEAN,” katanya dalam Rapim TNI-Polri 2021 di Jakarta, Senin (16/02).
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah mampu menangani COVID-19 sekaligus dampaknya sehingga efek yang dialami Indonesia tidak sedalam negara-negara lain.
“Ada negara yang lebih baik dari kita seperti Vietnam, China, dan Korea Selatan namun hampir sebagian besar negara G20 atau negara ASEAN mereka jauh lebih dalam dampak perekonomiannya akibat pukulan COVID-19,” katanya.
Ia menuturkan selama ini pemerintah menetapkan langkah-langkah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga kontraksi ekonomi cukup moderat dan defisit APBN sebesar 6 persen, juga relatif lebih kecil dibanding negara lain yang di atas 10%.
Ia menjelaskan defisit yang semakin tinggi menunjukkan utang yang dimiliki juga semakin banyak seperti defisit Amerika Serikat (AS) mendekati 15% dan Perancis 10,8%.
“Ini artinya apa? negara-negara ini hanya dalam satu tahun utang negaranya melonjak lebih dari 10 persen sementara Indonesia tetap bisa terjaga di kisaran 6%,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia menyebutkan banyak negara maju yang utang pemerintahnya telah melampaui nilai Produk Domestik Bruto (PDB) seperti AS sekitar 103%, Perancis lebih dari 118%, Jerman 72% dari PDB, China hampir 66%, dan India mendekati 90%.
Sementara itu, Indonesia juga mengalami kenaikan utang, namun rasio terhadap PDB di level 38,5% sehingga masih dalam posisi prudent dibandingkan negara maju dan ASEAN seperti Malaysia 66%, Singapura 131%, Filipina 54,8% dan Thailand 50%.
“Kita perkirakan (utang Indonesia) akan mendekati 40% dari PDB namun sekali lagi Indonesia masih relatif dalam posisi yang cukup hati-hati atau prudent,” tegasnya.
Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus memulihkan perekonomian nasional melalui APBN maupun instrumen lain termasuk dari sisi moneter.
Belanja APBN 2021 akan mencapai Rp 2.750 triliun meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 1.059 triliun, belanja non K/L Rp 910 triliun dan transfer ke pemerintah daerah mencapai Rp 780 triliun.
“Ini lah yang menjadi bekal kita untuk terus menjaga pemulihan ekonomi nasional dan tetap menjaga kesehatan dari APBN dan perekonomian kita,” ujarnya. (ki)