Senin, 22 Februari 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil surveinya terkait dengan vaksinasi COVID-19. Survei dilakukan pada 1-3 Februari 2021, di antaranya menyimpulkan, warga yang tidak bersedia divaksin sebanyak 41 persen. Kiranya hal ini tak bisa dianggap remeh.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, survei yang dilakukan ini adalah setelah proses vaksinasi yang dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo pada Januari 2021.
“Jadi asumsinya setelah 2 kali Presiden Jokowi melakukan vaksi dan diliput secara luas, seharusnya ada peningkatan awareness publik terkait dengan program vaksin. Karena influencernya langsung Presiden sendiri, orang nomor satu di republik ini,” kata Burhanuddin, dalam paparannya melalui virtual, dikutip hari ini.
Maka yang menjadi fokus dari survei tersebut adalah siapa yang cenderung menolak untuk menerima vaksin. Lalu kemungkinan adanya resisten terhadap vaksinasi yang sedang berjalan ini.
Terdapat point pertanyaan, jika divaksin COVID-19 sudah tersedia, apakah ibu/bapak bersedia melakukan vaksinasi COVID-19, masih cukup tinggi yang tidak bersedia.
Informasi vaksinasi memang sudah diketahui masyarakat yakni 91.3 persen. Juga 81,9 persen setuju setelah vaksin dinyatakan halal oleh MUI. Tetapi, sebanyak 15,8 persen sangat bersedia divaksin, 39,1 persen cukup bersedia. Lalu 32,1 persen kurang bersedia divaksin, 8,9 persen sangat tidak bersedia. Sementara 4,2 persen tidak menjawab.
“Namun, sangat banyak warga yang kemudian tidak lantas bersedia divaksin (41 persen), terutama karena alasan efek samping vaksin yang belum dipastikan (54.2 persen). Kemudian efektivitas vaksin (27 persen), merasa sehat atau tidak membutuhkan (23.8 persen), dan jika harus membayar (17.3 persen),” demikian isi kesimpulan seperti dikutip dalam hasil paparan survei Indikator Politik Indonesia.
Temuan lain dari survei Indikator Politik ini adalah masalah efektivitas vaksin dalam mencegah COVID-19. Yang percaya adalah sekitar 53.5 persen warga, yang tidak percaya sekitar 30.3 persen, dan selebihnya tidak bisa menilai, 16.3 persen.
“Tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai varian vaksin Corona tampak rendah, secara umum lebih banyak yang kurang percaya,” demikian kesimpulan dari hasil survei tersebut.
Survei dilakukan dengan melalui telepon, karena masih pandemi COVID-19. Dari 206.983 responden, sebanyak 7.604 dipilih untuk ditelepon melalui acak. Dan yang berhasil diwawancarai sebanyak 1200 responden.
Jangan Dianggap Remeh
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah tidak menganggap remeh hasil survei Indikator Politik Indonesia . Hasilnya, ada 41 persen masyarakat yang masih enggan untuk divaksin COVID-19.
Menurut Saleh, temuan ini merupakan hal yang serius yang harus segera dicari jalan keluarnya.
“Menurut saya, ini adalah temuan yang serius. Ternyata ada banyak masyarakat tidak mau divaksin. Jumlahnya mencapai 41 persen. Karena itu, temuan ini tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah harus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat agar ikut vaksinasi,” kata Saleh seperti dikutip viva.co.id..
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menekankan pentingnya sosialisasi. Dia berharap, pemerintah bisa semakin memasifkan sosialisasi ke tingkat masyarakat. (au)