Selasa, 16 Maret 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Rencana impor beras yang dicanangkan pemerintah mendapat resistensi dari berbagai pihak. Termasuk di dalamnya Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang menyatakan penolakannya pada rencana impor satu juta ton beras. Pasalnya, Perum Bulog masih memiliki persediaan beras di gudang Bulog mencapai 883.585 ton per 14 Maret 2021.
“Dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 23.708 ton stok beras komersial,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang akrab disapa Buwas, dalam keterangan tertulisnya, hari ini (16-03-2021).
Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yakni sebanyak 275.811 ton, dengan 106.642 ton di antaranya mengalami penurunan mutu. Adapun total impor beras tahun 2018 lalu tercatat mencapai sebesar 1.785.450 ton.
“Kesalahan pada impor beras tahun 2018 dikarenakan rata-rata jenisnya merupakan jenis beras pera yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia,” Buwas.
Akibatnya, lanjut Buwas, penyaluran beras tersebut cukup sulit, sehingga beras impor tersebut perlu dicampur dengan beras produksi dalam negeri agar bisa disalurkan ke masyarakat.
Selain itu, Buwas menambahkan bahwa pada Maret 2020 beras impor tahun 2018 masih tersisa sekitar 900.000 ton. Beras tersebut digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung dari Presiden, bagi masyarakat guna menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Namun, beras tersebut hanya tersalurkan sekitar 450.000 ton dari alokasi sebanyak 900.000 ton. Sisanya, hingga kini sebanyak 275.811 ton beras impor tahun 2018 masih tersimpan di gudang Bulog. “Dengan 106.642 ton di antaranya sudah mengalami penurunan mutu,” kata Budi.
Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo menyatakan, sejak awal pihaknya sudah meminta kepada Bulog untuk terbuka terkait dengan cadangan beras nasional. Hal ini sebagai bentuk transparasi agar tidak ada kebijakan impor. “Impor itu dilakukan ketika cadangan tidak mencukupi, kemudian juga tidak dilakukan pada posisi sedang panen raya. Itu yang menjadi pedoman dalam undang-undang,” kata Firman.
DPR memandang, rencana impor disebabkan karena tidak ada koordinasi yang baik di tubuh pemerintah. Khususnya Kementerian Pertanian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produksi pangan nasional.
“Nah, kalau memang cukup, jadi kebijakan impor ini untuk apa dan siapa? Memberikan celah kepada importir, dan importir main mata ke kementerian terkait,” kata Firman menegaskan.
Demikian pula penolakan datang anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin. Ia menegaskan, rencana impor beras sangat bertolak belakang dengan semangat Presiden Joko Widodo yang telah menyerukan untuk membenci produk asing. Saat ini tidak ada daerah yang sedang mengalami gagal panen.
Kritik Tajam
Rencana pemerintah mengimpor satu ton beras juga ditolak daerah penghasil beras. Kebijakan itu dilakukan untuk menjaga stok beras nasional, namun saat ini sejumlah petani akan panen sehingga dianggap tidak tepat.
Rencana impor ini mendapat kritikan tajam dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia meminta pemerintah pusat menghitung dengan matang rencana tersebut. Sebab saat ini, para petani di Indonesia termasuk di Jawa Tengah, sudah mulai memasuki musim panen.
“Ini petani kita lagi mulai panen, maka petani butuh perhatian agar hasil panennya betul-betul bisa terbeli, karena ongkos produksinya kemarin tidak murah,” kata Ganjar, di Semarang, pekan lalu. (au)