Rabu, 2 Juni 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Lantaran waktu yang mepet dalam penyelenggaraan haji 2021, sejumlah pihak menyarankan ibadah tersebut ditunda. Apalagi hingga kini Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, jika berkaca pada tahun lalu, 10 hari setelah lebaran Idul Fitri, Pemerintah sudah bisa membuat kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Tetapi tahun ini, sudah lebih dari 20 hari lebaran Idul Fitri, pemerintah belum juga memberikan kepastian. Ace meminta pemerintah agar lebih realistis dengan kondisi saat ini.
“Mengacu pada tahun lalu, sepuluh hari setelah Lebaran kita sudah mengumumkan (tidak memberangkatkan jemaah Haji). Sekarang sudah 21 hari setelah Lebaran kita belum mengumumkan,” kata Ace di Jakarta, kemarin.
Demikian pula Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengusulkan agar pemberangkatan haji ditunda pada tahun ini. Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, hari ini. Menurut dia, penundaan perlu dilakukan karena hingga kini pandemi Covid-19 masih berisiko terhadap penyelenggaraan haji. “Sebaiknya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan haji. Risikonya sangat besar baik dari sisi kesehatan maupun penyelenggaraan,” kata Abdul Mu’ti, demikian dikutip kompas.com.
Ace menegaskan, pemerintah harus bisa menerima kondisi saat ini yang masih dalam keadaan pandemi. Saat ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para jemaah, katanya.
“Artinya kalau saya, merekomendasikan lebih baik pemerintah realistis saja. Kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jemaah,” kata Ace menegaskan.
Politikus Partai Golkar ini berpandangan agar penyelenggaraan haji tahun 2021 ini sebaiknya ditunda saja. Jangan memberikan harapan yang memang belum dapat dipastikan kenyataannya.
“Daripada memberikan harapan-harapan, sebetulnya kita juga tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka lebih baik kita tegas saja, lebih baik menunda pemberangkatan,” kata Ace.
Sedangkan mengenai vaksin Sinovac yang saat ini telah disetujui penggunaan daruratnya oleh organisasi kesehatan dunia WHO, Ace merespon itu sebagai hal yang positif. Sebab, Arab Saudi hanya memperbolehkan masuk WNA yang divaksin dengan vaksin yang telah disetujui oleh WHO.
Selain itu, menurut Ace, ini membuat masyarakat Indonesia tak perlu khawatir untuk menggunakan Sinovac. “Ini tentu melegakan kita semua. Dengan demikian maka seharusnya kita semua tidak ragu lagi bahwa Sinovac vaksin yang dapat digunakan dalam keadaan darurat untuk masyarakat Indonesia yang memang sebagian besar sudah menggunakan vaksin tersebut,” kata Ace menekankan. (ulf)