Defisit APBN Hingga 31 Agustus 2,32% PDB

Jumat, 24 September 2021

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Hingga Agustus 2021,  belanja negara telah mencapai Rp1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5 persen, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.087,9 triliun serta Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp472,9 triliun.

Realisasi belanja barang kementerian/lembaga (K/L)   tumbuh 60,4 persen (yoy) dipengaruhi akselerasi Program PEN  (Pemulihan Ekonomia Nasional) 2021 serta pembatasan kegiatan yang ketat tahun 2020 di awal pandemi.  Belanja barang K/L digunakan untuk pengadaan 94,5 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 11,8 juta Pelaku Usaha Mikro, biaya perawatan untuk 453,28 ribu pasien Covid-19, dan bantuan BOS kepada 7.6 juta siswa sekolah Kemenag.

Realisasi belanja modal masih tumbuh signifikan sebesar 75,2 persen (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020 serta pengadaan peralatan, antara lain untuk pembangunan dan preservasi bendungan, jaringan irigasi, jalur KA, jalan, jembatan, dan rumah sakit.

Selanjutnya, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy), dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi. Manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat melalui anggaran perlindungan sosial, antara lain penyaluran kartu sembako kepada 16,1 juta KPM, bantuan program keluarga harapan bagi 9,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10 juta KPM, program prakerja kepada 3,6 juta peserta, bantuan iuran JKN kepada 96,5 juta PBI, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan, penyaluran BLT Desa kepada 5,5 juta KPM, serta bantuan kuota internet kepada 36,1 juta siswa dan tenaga pendidik.

Selain itu, realisasi anggaran kesehatan tumbuh 52,7 persen (yoy),utamanya karena kenaikan belanja Kemenkes untuk pengadaan vaksin dan perawatan pasien Covid-19, insentif nakes, dan penanganan Covid-19 lainnya. Realisasi subsidi, baik subsidi energi maupun non energi, tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masing-masing mencapai 37,3 persen (yoy) dan 4,6 persen (yoy), antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, listrik, subsidi bunga KUR dan IJP.

Sementara itu, realisasi penyaluran TKDD per 31 Agustus 2021 mencapai Rp472,91 triliun atau 59,5 persen target APBN 2021. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian TKDD tahun 2020 sebesar 73,0%. Namun terdapat peningkatan kinerja penyaluran TKDD, antara lain: Peningkatan DAK Non Fisik terjadi karena adanya kenaikan penyaluran dana Tamsil Guru PNSD dibanding tahun sebelumnya, bertambahnya jumlah daerah penerima dan porsi pagu murni serta penyaluran dana cadangan. Penyaluran BOP Kesetaraan juga lebih tinggi karena jumlah daerah yang menyampaikan laporan.

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan Varian Delta.

Realisasi program PEN sampai dengan 17 September 2021 mencapai Rp395,92 triliun atau 53,2 persen dari paguRealisasi di sektor kesehatan mencapai Rp97,28 triliun, digunakan untuk penggunaan RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 477,44 ribu pasien, pemberian insentif untuk 1,07 juta nakes, dan santunan kematian untuk 397 nakes, pengadaan 105 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran JKN untuk 29,29 juta orang. Selanjutnya, di sektor perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp112,87 triliun terutama untuk pemberian bantuan PKH, BST, Kartu Prakerja, bantuan kuota internet, subsidi listrik, bantuan subsidi upah, dan bantuan beras. Sementara itu, di program prioritas terealisasi sebesar Rp59,51 triliun digunakan untuk Program Padat Karya K/L, Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Fasilitas Pinjaman Daerah.

Selain itu, Pemerintah juga mendukung dunia usaha melalui dukungan UMKM dan Korporasi, serta pemberian berbagai insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp68,35 triliun terutama untuk pemberian bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar 12,71 juta usaha, IJP UMKM dan korporasi, penempatan dana pada bank, serta subsidi bunga KUR dan non KUR. Sementara pemberian insentif usaha telah terealisasi sebesar Rp57,92 triliun untuk insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.

Selanjutnya realisasi Pembiayaan Investasi hingga Agustus 2021 telah tercapai sebesar Rp61,8 triliun untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional, terdiri atas Investasi kepada LPDP senilai Rp20 triliun, Dana Pembiayaan Perumahan (DPP) sebesar Rp12,5 triliun, LMAN sebesar Rp11,1 triliun, Pemberian Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp10,0 triliun, PMN kepada Hutama Karya sebesar Rp6,2 triliun serta Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional sebesar Rp2,0 triliun.

Peningkatan kinerja belanja dan investasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi disertai semakin optimalnya penerimaan Perpajakan dan PNBP serta dukungan pembiayaan. Sampai dengan bulan Agustus 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.177,6 triliun atau tumbuh 13,9 persen (yoy), mengalami perbaikan baik dari sisi Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP.

Penerimaan pajak mencapai Rp741,3 triliun, tumbuh 9,5 persen (yoy). Secara kumulatif, lima jenis pajak, yaitu PPh 21, PPh 26, PPh Final, PPN DN, dan PPN Impor, mencatat pertumbuhan positif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Secara neto sektoral, sektor yang tumbuh positif pada periode ini adalah Industri Pengolahan, Perdagangan, Informasi & Komunikasi, Transportasi & Pergudangan, dan Pertambangan,  Pada bulan Agustus ini, pajak-pajak yang menunjukkan aktivitas ekonomi, antara lain PPh 21, PPh 22 Impor, PPN DN, dan PPN Impor, mampu tumbuh double digit dan mayoritas sektor tumbuh positif pada bulan ini. Pertumbuhan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) masih negatif pada Q1-2021 dikarenakan baseline Q1-2020 yang belum terpengaruh Covid-19, namun kinerja Pengawasan Kepatuhan Material (PPM) mulai positif sejak April 2021. Sementara itu, Pertumbuhan PKM selalu double digit sejak bulan Februari 2021 sejalan dengan aktivitas PKM yang terus meningkat. Secara kumulatif, penerimaan pajak neto Januari-Agustus 2021 atas pajak-pajak yang tidak terpengaruh pemanfaatan insentif fiskal telah mampu melebihi level penerimaan tahun 2019 (kondisi pre-Covid).

Realisasi kepabeanan dan cukai juga tumbuh signifikan, sebesar 30,4 persen (yoy), mencapai Rp158,0 triliun didorong kinerja seluruh komponen penerimaan. Penerimaan Cukai sebesar Rp115,01 triliun atau tumbuh 17,70 persen (yoy), pertumbuhan dipengaruhi kenaikan produk dan efek kebijakan penyesuaian tarif. Penerimaan Bea Masuk (BM) mencapai Rp24,09 triliun atau tumbuh 11,80 persen (yoy), didorong tren perbaikan kinerja impor nasional, sedangkan Penerimaan Bea Keluar (BK) mencapai Rp18,89 triliun atau 1.056,72 persen dari target APBN 2021, dipengaruhi penerimaan BK Komoditas Mineral tumbuh 118 persen (ytd) didorong peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Penerimaan BK Produk Sawit melesat 3.163,99 persen (ytd), dikontribusi tarif BK yang lebih besar di tahun 2021 dan pengenaan BK pada produk turunannya (pengaruh tingginya harga referensi CPO).

Selanjutnya, kinerja PNBP sampai dengan bulan Agustus 2021 mencapai Rp277,7 triliun, tumbuh 19,6 persen (yoy). Kinerja PNBP semakin membaik didukung Pendapatan SDA tumbuh 8,7 persen, Pendapatan dari PNBP Lainnya tumbuh 37,5 persen dan Pendapatan BLU tumbuh 94,9 persen.

Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi

“Defisit APBN masih terjaga, hingga 31 Agustus 2021 mencapai Rp383,2 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp528,9 triliun atau 52,6 persen target APBN didukung kondisi pasar yang kondusif dan kerja sama yang solid antar otoritas,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis.

Kinerja pasar surat berharga negara (SBN) membaik seiring pelaksanaan SKB III sebagai salah satu faktor dilakukannya penyesuaian target penerbitan SBN, selain pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL), penyesuaian investasi dan proyeksi kebutuhan defisit APBN. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SDG Bonds senilai EUR500 juta menunjukkan komitmen yang kuat untuk pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah berhasil melaksanakan transaksi Liability Management di pasar global untuk pertama kalinya dengan skema Tender Offer untuk membeli kembali seri-seri global bonds yang dimiliki oleh investor senilai USD1,16 miliar. Hal ini sebagai upaya diversifikasi sumber pembiayaan dan mewujudkan efisiensi portofolio utang Pemerintah. Pembiayaan anggaran akan tetap dikelola secara oportunistik, fleksibel serta prudent.

Memasuki Kuartal III-2021, pemulihan ekonomi terus berlanjut ditopang kerja keras APBN. Upaya untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 memerlukan tambahan biaya yang signifikan. Namun, langkah fleksibel, antisipatif dan responsif atas penanganan Pemerintah telah menunjukkan hasil nyata dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Tren positif Pendapatan Negara diharapkan tetap berlanjut seiring perbaikan ekonomi, Belanja Negara terus didorong dalam bentuk stimulus, namun tetap terjaga dalam upaya konsolidasi fiskal, sehingga dampaknya terjadi penurunan defisit anggaran yang berpengaruh kepada menurunnya kebutuhan pembiayaan.

“APBN akan hadir secara sangat responsif, fleksibel namun path-nya tetap sama yaitu kita tetap konsolidasi. Ini yang makanya komposisi menjadi penting, belanja kadang-kadang harus refocus, kita mendorong di sisi satu, tapi kita mengerem di sisi yang lain. Ini adalah tujuannya untuk tetap kita bisa meng-adjust, atau menyesuaikan diri dengan situasi pandemi menuju endemi, yang masih semuanya, semua negara masih mencoba mendesain-nya. Jadi, Indonesia juga sama,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan langkah strategis terhadap dinamika yang ada, serta bekerja sama dengan seluruh otoritas untuk mendukung efektivitas kebijakan. Peran stimulus fiskal dan APBN terus ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi sejalan dengan peran aktif masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan keikutsertaan program vaksinasi untuk mencapai target herd immunity di akhir tahun 2021. (rud)

Leave a Comment