Selasa, 26 Oktober 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Menguatnya kinerja ekonomi nasional telah mendorong berlanjutnya peningkatan kinerja APBN. Per September 2021, Penerimaan negara mencapai Rp 1.354,8 triliun (77,7 persen dari target), tumbuh kuat sebesar 16,8 persen (yoy), ditopang oleh meningkatnya penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai (BC) dan PNBP. Peningkatan Penerimaan Negara seiring pemulihan aktivitas ekonomi, peningkatan ekspor impor, dan tren kenaikan harga komoditas
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.806,8 triliun (65,7 persen dari pagu), tumbuh minus 1,9 persen (yoy), lebih rendah dari tahun lalu 15,5 persen (yoy). Realisasi belanja masih belum optimal khususnya untuk komponen belanja non K/L dan TKDD yang masih mengalami perlambatan. Namun pembiayaan investasi tumbuh signifikan sebesar 172 persen.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.265,3 triliun (64,7 persen dari pagu), tumbuh 4,4 persen (yoy), menurun dari tahun lalu 21,2 persen (yoy). Penurunan ini sebagai dampak dari Belanja Non-KL karena di periode yang sama tahun 2020 terdapat pembayaran kompensasi. Belanja K/L (kementerian/lembaga) tumbuh 16,1 persen (yoy), terdiri dari Belanja Modal tumbuh 62,2 persen (yoy) untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengadaan peralatan dan Belanja Barang tumbuh 42,4 persen (yoy) untuk mendukung akselerasi program PEN dalam pelaksanaan vaksinasi, klaim perawatan, bantuan upah, dan bantuan usaha mikro.
Realisasi Anggaran Kesehatan mencapai Rp170,8 triliun, tumbuh 60,6 persen (yoy), membaik dari tahun lalu 58,5 persen (yoy), dimanfaatkan utamanya untuk klaim perawatan 511,7 ribu pasien, pengadaan 107,3 juta dosis vaksin, insentif nakes, serta penanganan kesehatan lainnya (seperti Penerima Bantuan Iuran JKN dan Bantuan Operasional Kesehatan).
Anggaran Perlinsos terealisasi Rp304,1 triliun (86,2 persen dari pagu), dimanfaatkan, antara lain, untuk BLT Desa, diskon listrik bagi 32,6 juta pelanggan, subsidi bunga UMKM, Program pra kerja, bantuan PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 17,1 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta keluarga.
Penyaluran TKDD terealisasi sebesar Rp541,5 triliun atau 68,1 persen dari pagu, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Hal ini antara lain karena dampak relaksasi penyaluran beberapa jenis dana transfer di 2020, namun pertumbuhan penyaluran TKDD ini membaik dibanding bulan lalu. Dengan demikian belanja daerah tetap harus diakselerasi melalui peran aktif Pemda.
Program PEN (pemulihan ekonomi nasional) merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp 695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta. Realisasi program PEN sampai dengan 22 Oktober 2021 mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu. Progress signifikan dari PEN terjadi pada kluster perlindungan sosial dan kesehatan.
Hingga pertengahan Oktober, insentif pajak telah dimanfaatkan sebesar Rp60,57 triliun dengan perincian Insentif Dunia Usaha (PMK-9) yang telah dimanfaatkan WP (wajib pajak) mencapai Rp57,81 triliun; Insentif PMK-21 (PPN DTP Rumah) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp0,64 triliun; Insentif PMK-31 (PPnBM DTP Kendaraan Bermotor) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp2,08 triliun dan Insentif PMK-102 (PPN DTP Sewa Outlet Ritel) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp45,01 miliar.
Kepabeanan dan cukai berperan aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk bidang kesehatan. Realisasi insentif tahun 2021 mencapai Rp6,20 triliun sementara insentif yang diberikan berupa impor alat alat kesehatan (Rp1,57 triliun) dan impor vaksin (Rp4,63 triliun). Sementara itu, realisasi impor vaksin sepanjang tahun 2021 telah mencapai 283 juta dosis (tahun 2020 sebesar 1,2 juta dosis).
Akselerasi Pembiayaan Investasi berjalan sesuai tahapan yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, seperti pendidikan dan infrastruktur. Pembiayaan Investasi terealisir sebesar Rp75,1 triliun dengan pencairan kepada beberapa BUMN, dan Pinjaman PEN Daerah. Tata kelola pembiayaan investasi semakin terjaga dengan adanya Key Performance Indicator (KPI) dimana pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi pembiayaan investasi. Khusus bulan September realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp13,32 triliun.
Dari sisi Penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mencapai Rp850,1 triliun (69,1 persen dari target), tumbuh 13,2 persen (yoy), melanjutkan tren peningkatan pada bulan Agustus (sebesar 9,5 persen yoy). Perbaikan ini didorong pertumbuhan positif mayoritas jenis pajak utama. PPh 21, PPN DN, dan PPN Impor konsisten tumbuh positif dari triwulan II, demikian juga PPh 22 Impor yang mulai tumbuh tinggi. Penerimaan pajak didukung sektorn karena ditopang oleh pulihnya permintaan global dan domestik yang mendorong peningkatan produksi, konsumsi, ekspor, dan impor; Informasi danKomunikasi melanjutkan pertumbuhan double digit pada triwulan III sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas di masa pandemi; Transportasi & Pergudangan, dan Pertambangan dimana pemulihan sektor transportasi sejalan dengan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat terutama dari sub-sektor Angkutan Laut.
Penerimaan Bea Cukai mencapai Rp182,9 triliun (85,1 persen dari target), tumbuh 28,9 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun lalu 3,8 persen (yoy). Penerimaan Bea Keluar (BK) tumbuh signifikan sebesar 910,6 persen (ytd), didukung peningkatan harga dan volume komoditas. Penerimaan Bea Masuk (BM) tumbuh 13,9 persen (yoy), didorong oleh tren perbaikan kinerja impor nasional. Penerimaan Cukai tumbuh 15,1 persen (yoy), terutama didorong oleh kebijakan penyesuaian tarif dan pengawasan di bidang cukai.
Realisasi PNBP mencapai Rp320,8 T (107,6 persen dari target), tumbuh 22,5 persen (yoy) dan lebih tinggi dari tahun lalu minus 13,2 persen (yoy). Hal ini didorong kenaikan pendapatan SDA, PNBP Lainnya dan BLU. Lebih rinci, SDA Migas tumbuh 16,4 persen (yoy) karena kenaikan harga ICP. SDA Non Migas tumbuh 78,3 persen (yoy) terutama ditopang oleh penerimaan pendapatan pertambangan minerba, khususnya batubara. Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (mencapai 112,9 persen dari target APBN) yang dipengaruhi turunnya kinerja keuangan BUMN perbankan pada Tahun persen Buku 2020 karena imbas pandemi Covid-19 serta tidak adanya setoran sisa surplus BI. PNBP Lainnya tumbuh 32,9 persen (yoy) akibat kenaikan penjualan hasil tambang batubara, pendapatan minyak mentah (DMO) dan layanan PBNP K/L serta pendapatan BLU tumbuh 94 persen (yoy), didukung pendapatan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, layanan pendidikan, serta jasa penyelenggaraan telekomunikasi.
Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi
Defisit APBN terjaga sebesar Rp452,0 triliun (dengan rasio 2,74 persen PDB), sementara realisasi Pembiayaan APBN mencapai Rp621,9 triliun (61,8 persen dari target), berperan sebagai penyangga kebutuhan defisit. Pembiayaan utang hingga 30 September 2021 telah terealisasi sebesar Rp647,2 triliun dengan SBN neto sebesar Rp666,7 triliun dan pinjaman neto sebesar minus Rp19,5 triliun. Selama 2021, partisipasi BI mencapai Rp142,7 triliun, terdiri dari instrumen SUN Rp97,5 triliun dan SBSN Rp45,2 triliun. Pembiayaan utang dilakukan dengan hati-hati mengantisipasi perkembangan kondisi APBN dan volatilitas pasar keuangan. Target lelang dapat diturunkan karena pemanfaatan SAL (optimalisasi likuiditas Pemerintah), perbaikan outlook APBN dan dukungan BI melalui SKB III. Namun berbagai risiko antara lain tapering di akhir tahun serta potensi kenaikan yield harus terus diwaspadai.
Di Kuartal III 2021, pemulihan ekonomi terus berlanjut ditopang kinerja APBN yang semakin membaik. Tren positif Pendapatan Negara diharapkan tetap berlanjut seiring perbaikan ekonomi, sehingga penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional tetap terjaga. “Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan langkah antisipatif dan responsif terhadap dinamika yang ada serta bekerja sama dengan seluruh otoritas untuk mendukung efektivitas kebijakan. Peran stimulus fiskal dan APBN terus ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi sejalan dengan peran aktif masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan keikutsertaan program vaksinasi untuk mencapai target herd immunity di akhir tahun 2021,” bunyi keterangan resmi Kementerian Keuangan, Senin. (rud)