Rabu, 22 Desember 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Sampai dengan akhir November 2021, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.310,4 triliun (84,0) persen dari pagu APBN 2021, tumbuh 0,1 persen (yoy). Kinerja Belanja Negara konsisten membaik seiring akselerasi atas kebutuhan belanja di periode sebelumnya. Kerja Keras APBN melalui Belanja Negara juga didukung oleh kinerja program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Realisasi PEN per 17 Desember 2021 mencapai Rp533,60 triliun atau 71,6 persen dari pagu.
Realisasi belanja barang kementerian / lembaga (K/L) sampai dengan November mencapai Rp408,9 triliun, tumbuh 24,5 persen (yoy), dipengaruhi akselerasi pembayaran beberapa program PEN 2021. Realisasi belanja barang kementerian/lembaga (K/L) telah memberikan manfaat bagi masyarakat berupa pengadaan vaksin sebanyak 284,1 juta dosis; bantuan kepada 12,8 juta Pelaku Usaha Mikro menerima bantuan sebesar Rp15,4 triliun; Bantuan Operasional Sekolah kepada 8,3 juta siswa sekolah (Kemenag); biaya perawatan kepada 768,9 ribu pasien Covid-19; serta penyaluran subsidi selisih harga biodiesel sebanyak 6,94 juta kiloliter.
Realisasi belanja modal mencapai Rp160,4 triliun, tumbuh signifikan 45,2 persen (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020, serta pengadaan peralatan. Belanja modal digunakan antara lain untuk pembangunan bendunngan, jaringan irigasi, jalan, jalur kereta api, jembatan, dan rumah sakit. Selain itu, belanja modal juga digunakan untuk modernisasi almatsus, alutsista dan non alutsista, serta sarana prasarana Polri dan Pertahanan.
Realisasi anggaran perlindungan sosial sampai dengan 30 November 2021 mencapai Rp370,5 triliun. Belanja perlindungan sosial dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan PC PEN sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan terdampak pandemi Covid-19, antara lain berupa: bantuan PKH untuk 10 juta keluarga; bantuan Kartu Sembako kepada 18,1 juta KPM; Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 9,99 juta keluarga; Sembako PPKM untuk 4,86 juta keluarga; Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 15,36 juta usaha mikro; Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 2 bulan bagi 7,48 juta pekerja/buruh; Pemberian BLT Desa untuk 5,62 juta keluarga; penyaluran subsidi energi dan nonenergi; serta Program Pra Kerja bagi 5,96 juta peserta.
Realisasi penyaluran TKDD mencapai Rp711,0 triliun, atau 94,1 persen terhadap pagu APBN. Capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2020 sebesar 99,6 persen disebabkan oleh beberapa Pemda belum memenuhi atau belum menyampaikan laporan syarat salur.
Akselerasi Pembiayaan Investasi berjalan sesuai tahapan yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, seperti pendidikan dan infrastruktur. Tata kelola semakin terjaga dengan adanya Key Performance Indicator (KPI) Pembiayaan Investasi. Selain itu, pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi. Realisasi Pembiayaan Investasi pada Bulan November mencapai Rp19,715 triliun, terdiri dari PMN kepada lembaga pengelola investasi/Indonesia Investment Authority Rp15,0 triliun; BLU PIP Rp2,0 triliun; dan Kewajiban penjaminan Rp2,715 triliun.
Menguatnya kinerja ekonomi nasional telah mendorong berlanjutnya peningkatan kinerja APBN. Per November 2021, Pendapatan Negara mencapai Rp1.699,4 triliun atau 97,5 persen terhadap target. Realisasi tersebut tumbuh 18,2 persen (yoy) ditopang oleh meningkatnya penerimaan perpajakan, Kepabeanan dan Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penerimaan pajak tetap tumbuh positif, menunjukkan aktivitas ekonomi bergerak dan sejalan dengan pemulihan ekonomi. Penerimaan pajak hingga akhir November 2021 mencapai Rp1.082,6 triliun, tumbuh 17,0 persen (yoy) didorong pertumbuhan Pajak Lainnya yang tumbuh 79,7 persen (yoy) akibat dampak penyesuaian tarif Bea Materai serta PPh Migas yang tumbuh 57,7 persen (yoy) didorong kenaikan harga komoditas migas. Selanjutnya, PPN tumbuh 19,8 persen (yoy) didorong peningkatan aktivitas ekonomi yang kembali normal dan peningkatan impor. Di sisi lain, PBB tumbuh negatif 6,2 persen (yoy), masih ditopang oleh pendapatan PBB Migas.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp232,3 triliun atau sebesar 108,1 persen terhadap target pada APBN 2021, tumbuh 26,6 persen (yoy). Penerimaan Bea Cukai sudah melebihi target dan diperkirakan masih tumbuh, didorong tren positif Bea Masuk, resiliensinya performa Cukai, serta kinerja meyakinkan Bea Keluar. Bea Masuk tumbuh 18,25 persen (yoy) dipengaruhi tren kinerja impor nasional yang terus meningkat. Cukai yang tumbuh 10,8 persen (yoy) akibat efektifitas kebijakan dan pengawasan di bidang Cukai dan membaiknya kondisi pandemi nasional, serta Bea Keluar yang tumbuh 819,49 persen (yoy) didorong peningkatan volume ekspor dan harga komoditi tembaga, bauksit, dan produk kelapa sawit.
Realisasi PNBP mencapai Rp382,5 triliun atau 128,3 persen dari target, sejalan dengan kenaikan harga komoditas migas, minerba dan CPO. Pendapatan SDA Migas tumbuh 24,7 persen (yoy) terutama disebabkan kenaikan ICP dalam 12 bulan terakhir, sedangkan pendapatan SDA Nonmigas tumbuh 86,9 persen (yoy) akibat kenaikan harga komoditas, kenaikan sektor kehutanan dan panas bumi. Selain itu, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan tercapai 116, 7 persenn target APBN dipengaruhi berkurangnya setoran dividen dan tidak adanya pendapatan dari sisa surplus BI. PNBP Lainnnya tumbuh 32,4 persen (yoy) akibat kenaikan pendapatan dari penjualan hasil tambang dan pasar obligasi domestik migas serta layanan PNBP K/L. Terakhir, PNBP BLU tumbuh 80,1 persen (yoy).
Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi
Defisit Anggaran sampai dengan akhir November 2021 mencapai Rp611,0 triliun atau sekitar 3,63 persen dari PDB (60,7 persen dari pagu APBN 2021). “Defisit APBN 2021 diperkirakan berada pada kisaran 5,0% – 5,2% PDB, seiring komitmen Pemerintah menuju konsolidasi fiskal di 2023,” kata Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.
Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran sudah mencapai Rp642,6 triliun atau sebesar 63,8 persen terhadap pagu APBN 2021. Kebutuhan Pembiayaan Anggaran menurun tajam seiring membaiknya penerimaan APBN, serta optimalisasi pemanfaatan SAL (sisa anggaran lebih).
Menurut dia, realisasi pembiayaan sampai akhir November 2021 ini masih didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp658,4 triliun yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp670,4 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp12,0 triliun. Penerbitan SBN melalui lelang dan SBN Ritel Tahun Anggaran 2021 sudah selesai dilaksanakan. Sementara itu, rencana penerbitan SBN skema SKB III 2021 yang tersisa sebesar Rp157 triliun akan diterbitkan pada akhir Desember 2021.
Ekonomi global dan domestik terus menunjukkan pemulihan dan memberikan optimisme. Tren positif ekonomi turut mendukung kinerja APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi. Upaya penanganan Covid-19 tetap dijaga, dengan kedisiplinan protokol kesehatan masyarakat dan vaksinasi terus didorong seiring aktivitas masyarakat kembali normal. “Meski demikian, berbagai risiko global dan domestik masih perlu terus diwaspadai, termasuk terhadap kondisi kasus Covid-19 menjelang libur Nataru,” ucapnya. (rud)