Jumat, 7 Januari 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Kementerian Perdagangan mendukung berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dan tidak berkualitas. Salah satunya, menyambut baik proses serah terima sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) ke pemerintah melalui penandatanganan Dokumen Hibah Sistem CEIR, Dokumen Penambahan Kapasitas CEIR, dan Surat Keputusan Bersama Pengelolaan CEIR. Penandatanganan dilakukan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perindustrian dengan ATSI dan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) pada Jumat silam (31/12). Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut Direktur Jenderal Pemberdayaan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono.
“Langkah ini diharapkan dapat melindungi konsumen dengan menekan dampak negatif masifnya penggunaaan perangkat telekomunikasi seluler. Dampak tersebut seperti meningkatnya kejahatan siber yang menggunakan perangkat selular seperti terorisme, penipuan, siaran ilegal, penyebaran hoaks, dan pembobolan rekening,”ungkap Veri.
CEIR berfungsi sebagai pusat pengelolaan data International Mobile Equipment Identity(IMEI) yang mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register (EIR) dari seluruh operator penyelenggara telekomunikasi ATSI. Pelaksanaan pengendalian IMEI itu sendiri telah beroperasi efektif per 15 September 2020.
Sistem CEIR dibangun sebagai implementasi dari pengendalian IMEI perangkat telekomunikasi selular seperti handphone,komputer genggam, dan tablet (HKT). Pengendalian IMEI bertujuan mencegahatau mengurangi tindak kejahatan kriminaldansibersertamencegah terjadinya penyelundupan perangkat selular. IMEI dikeluarkan olehGSMA (Global Systemfor Mobile Association)untuk mengidentifikasi perangkat selulardan mengendalikan perangkat selular mengakses jaringan selular operator.
Menurut Veri, mesin CEIR telah disempurnakan dan ditingkatkan kapasitasnya menjadi 2 miliar data. Selanjutnya, mesin tersebut bersama-sama akan dikelola dan dioperasikanKemenperin dan Kemkominfo. Veri berharap, seluruh instansi terkait dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menyukseskan programpengendalian IMEI Nasional. “Hal itu guna menyehatkan tata niaga produk HKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman/tidak berkualitas,”ujar Veri.