Kamis, 17 Februari 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan konsumsi rumah tangga ke tren kisaran 5% akan menjadi lokomotif untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3%-5,9% .
Menkeu berharap kegiatan normal baru dapat memulihkan secara signifikan konsumsi rumah tangga, yang pada 2021 hanya tumbuh di kisaran 2,02%.“Jadi kalau terjadi suatu kegiatan normal yang baru, kita harap pulihnya konsumsi jadi penopang pertumbuhan ekonomi RI yang lebih tinggi,” ujar Sri Mulyani berkaitan dengan sidang kabinet paripurna tentang Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Rabu (16/2).
Menurut dia, pada 2023 pemerintah akan menyusun anggaran secara sangat hati-hati dengan tetap memperhatikan tekanan dari pandemi COVID-19. Pemerintah berharap pandemi COVID-19 dapat mereda dan menjadi situasi endemi atau normal.
Untuk mengoptimalkan dorongan terhadap pertumbuhan, kata Sri Mulyani, pemerintah akan memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya bergantung pada APBN, seperti dari kontribusi pembiayaan perbankan dan pasar modal.
“APBN tetap akan suportif tapi peranan dari non APBN jadi penting. Konsumsi, investasi, ekspor kenaikannya cukup tinggi dan juga yang berasal dari institusi keuangan seperti perbankan,” katanya.
Menurut Menkeu, saat ini likuiditas perbankan sangat memadai, tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp 7.250 triliun dan rasio pinjaman terhadap simpanan (Loan To Deposit Ratio/LDR) yang hanya 77% .
Tingginya DPK dan rendahnya LDR tersebut menandakan ruang pembiayaan yang begitu besar dari perbankan, namun belum optimal untuk mendorong perekonomian nasional.
“Kedua, sumber pertumbuhan juga berasal dari pasar modal di mana nilai dari pasar saham dam obligasi. Pasar saham mencapai Rp 7.232 triliun dan selama ini naik 3,77%, obligasi mencapai Rp 4.718 triliun naik 9,65%,” ujar Sri Mulyani.
Sumber pendanaan dari pasar modal tersebut dapat menjadi sumber bagi pemulihan ekonomi.
“Perusahaan-perusahaan bisa melakukan IPO (penawaran saham perdana), rights issue (penerbitan saham baru) atau mengeluarkan obligasi. Ini karena investor domestik kita sudah 7,5 juta investor,” kata Menkeu. (sr)