Selasa, 29 Maret 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Sampai dengan akhir Februari 2022, realisasi Belanja Negara mencapai Rp282,7 triliun (10,4 persen dari pagu APBN 2022). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp172,2 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp110,5 triliun.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 28 Februari 2022 terkontraksi sebesar 4,1 persen (yoy), namun sudah membaik dibandingkan bulan Januari. Belanja Pemerintah Pusat meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Non-K/L.Realisasi Belanja K/L sebesar Rp78,6 triliun, utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pernyaluran berbagai bansos ke masyarakat. Realisasi Belanja Sosial menunjukkan peningkatan dengan tersalurkannya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dan bantuan Kartu Sembako untuk penyaluran bulan Januari dan Februari serta percepatan bantuan bulan Maret. Sementara realisasi Belanja Non-KL mencapai Rp93,6 triliun utamanya didukung penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun/ jaminan kesehatan ASN.
Program PC-PEN tahun 2022 yang akan dimonitor secara intensif diperkirakan mencapai Rp455,62 triliun, terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Penanganan bidang kesehatan terutama percepatan vaksinasi terus dilakukan, tunggakan klaim segera diselesaikan, dan penguatan pemulihan ekonomi masih terus berproses. Realisasi PC-PEN hingga 25 Maret mencapai Rp22,6 triliun (5 persen dari alokasi), meliputi: a) Kesehatan Rp0,8 triliun (fasilitas kepabeanan vaksin dan alkes); b) Perlinmas Rp21,2 triliun (PKH, sembako, BLT Desa, dan kartu pra kerja); c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp0,6 triliun (pariwisata dan pangan KL, dan insentif perpajakan)
Penyaluran TKDD sampai dengan akhir Februari mencapai 14,4 persen target APBN, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 13,0 persen. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh perbaikan pemenuhan syarat salur DAU dan DAK nonfisik (dana BOS regular tahap I Gelombang II).
Pembiayaan investasi terus didorong untuk meningkatkan nilai aset dan manfaat. Pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hingga Maret 2022, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp12 triliun, terdiri dari pencairan kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp10 triliun dan kepada BLU Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp2 triliun. Pencairan untuk LMAN digunakan untuk realisasi pendanaan lahan PSN TA 2022 per 18 Maret 2022 sebesar Rp3,28 triliun untuk PSN pada Jalan Tol, Bendungan, Kereta Api, Pelabuhan, Irigasi, dan Air Baku. Sementara pencairan untuk FLPP per 21 Maret 2022 sebanyak 36.303 unit senilai Rp4 triliun.
Tren Positif Kinerja Penerimaan Masih Berlanjut
Sampai dengan akhir bulan kedua di tahun 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp302,42 triliun atau 16,38 persen dari target pada APBN 2022. Pendapatan masih tumbuh kuat 37,73 persen (yoy), meski menurun dibandingkan bulan Januari. Kedepan, growth pendapatan akan menuju ke tingkat lebih normal.
Penerimaan Pajak hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp199,4 triliun atau tumbuh 36,5% (yoy) dan mencapai 15,77% dari target APBN 2022. Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, konsisten sejak April 2021. Pertumbuhan ditopang oleh pemulihan ekonomi, yang terlihat dari industri yang masih ekspansif, perkembangan harga komoditas, dan kinerja ekspor-impor. Secara kumulatif, mayoritas jenis pajak utama mencatat pertumbuhan positif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sedangkan berdasarkan pertumbuhan bulanan, beberapa jenis pajak mengalami kontraksi dikarenakan pergeseran pencatatan pembayaran serta tidak berulangnya transaksi tahun sebelumnya seperti pembayaran ketetapan pajak. Selanjutnya, penerimaan sektoral kumulatif seluruh jenis usaha tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan periode Januari 2022. Sektor pertambangan masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi yang didorong oleh kenaikan harga komoditas batubara. Kemudian, Sektor Industri Pengolahan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak sebesar 29,1 persen.
Hingga 28 Maret 2022, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah dimanfaatkan oleh 29.260 Wajib Pajak. Peserta PPS berasal dari berbagai kalangan dan realisasi per bulan menunjukkan peningkatan. Normalisasi pertumbuhan penerimaan berdasarkan jenis pajak maupun sektoral terjadi pada bulan Februari sebagai akibat low-base effect pada bulan Januari. Namun demikian, pertumbuhan penerimaan yang positif diharapkan terus berlanjut seiring dengan implementasi UU HPP yang mendorong peningkatan kepatuhan dan keadilan serta perluasan basis penerimaan pajak yang lebih sustainable
Penerimaan Bea dan Cukai tercapai sebesar Rp56,7 triliun atau 23,2 persen target APBN pada akhir Februari 2022. Capaian ini tumbuh sigifikan sebesar 59,3 persen (yoy), didukung kinerja pertumbuhan double digit di Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp6,8 trilliun atau tumbuh sebesar 37,1 persen (yoy), didorong tren perbaikan kinerja impor nasional. Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp6,6 trilliun atau tumbuh sebesar 176,8 persen (yoy), didorong tingginya harga komoditas dan meningkatnya volume ekspor tembaga. Penerimaan Cukai mencapai Rp43,4 trilliun atau tumbuh sebesar 53,3 persen (yoy) dipengaruhi implementasi kebijakan Cukai dan efektivitas pengawasan serta akibat relaksasi PPKM dan membaiknya sektor perhotelan serta pariwisata. Bea Masuk dan Bea Keluar diperkirakan masih meningkat didorong efek Ramadhan dan harga komoditas, sementara Cukai terkontraksi karena anjloknya produksi HT.
Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp46,2 triliun atau 13,8 persen dari target APBN 2022. PNBP tumbuh positif sebesar 22,55 persen (yoy) terutama didorong pendapatan SDA (baik Migas maupun non Migas) dan Pendapatan BLU. Pendapatan SDA mencapai Rp23,6 triliun, tumbuh 93,7 persen (yoy), terutama dipengaruhi realisasi ICP dua bulan terakhir dan kontribusi pendapatan pertambangan minerba. Pendapatan BLU mencapai Rp4,2 triliun, tumbuh 200,1 persen terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan terbesar berasal dari BLU dana perkebunan kelapa sawit, yaitu sebesar Rp3,4 triliun. Sementara itu, pendapatan dari KND dan PNBP lainnya terkontraksi, masing-masing mencapai Rp50 juta (terkontraksi sebesar 96,0 persen) dan Rp18,5 triliun (terkontraksi 23,5 persen). Hal ini disebabkan oleh belum dilaksanakannya RUPS oleh BUMN sehingga belum terdapat setoran dividen, dan adanya penurunan pendapatan dari K/L Lainnya dan BUN.
Pembiayaan Dikelola Dengan Pruden, Fleksibel dan Oportunistik
Di tahun 2022, target defisit sebesar 4,85 persen dari PDB.APBN di bulan Februari 2022 mencatatkan surplus Rp19,7 triliun, atau 0,11 persen PDB, didukung kinerja pendapatan negara yang baik. Realisasi defisit APBN 2022 diperkirakan lebih rendah dari proyeksi awal seiring kelanjutan pemulihan ekonomi yang kuat dan berbagai upaya reformasi, antara lain implementasi UU HPP, PPS dan RPIM BI.
Pembiayaan APBN bulan Februari cenderung fleksibel seiring kinerja fiskal yang baik. Sampai dengan akhir Februari 2022, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp92,9 triliun, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp67,7 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp25,2 triliun. Realisasi ini turun 66% dibanding periode yang sama tahun 2021. Selanjutnya, dukungan BI melalui SKB I tercatat sebesar Rp8,76 triliun pada 15 Maret 2022, sementara implementasi SKB III untuk tahun 2022 akan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi kas, serta realisasi belanja PEN. Realisasi utang tunai lebih rendah dibandingkan tahun lalu seiring fleksibilitas pemenuhan target pembiayaan.
Pembiayaan utang dilakukan terukur dan hati-hati.Strategi pembiayaan utang disesuaikan merespon gejolak pasar keuangan, dinamika APBN dan kas, serta demand investor. Penyesuaian strategi utang mulai dilakukan pada akhir Februari 2022, meliputi penyesuaian jumlah penerbitan, tenor penerbitan, timing penerbitan, dan komposisi mata uang.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan penerbitan SBN Ritel sebagai bagian dari pendalaman pasar dan perluasan basis investor domestik. Pada bulan Januari-Februari, Pemerintah telah menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI021 yang merupakan SBN Ritel pertama di tahun 2022. ORI021 menunjukkan hasil yang positif meski diterbitkan dengan kupon relatif rendah, dan tercatat telah dipesan oleh 56.238 investor dengan total penerbitan sebanyak Rp25,07 triliun. Hal ini membuat ORI021 menjadi SBN Ritel dengan jumlah investor terbesar sepanjang sejarah penerbitan SBN Ritel, bahkan hampir separuhnya adalah investor baru, yaitu sebanyak 25.405 investor. Selain itu, investor ORI021 juga masih didominasi oleh generasi milenial yang mencapai 40,7 persen, disusul generasi X 32,6 persen, baby boomers 23,2 persen, tradisionalis 1,9 persen, dan generasi Z 1,7 persen. (udy)