Selasa, 19 April 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hingga pertengahan April 2022 pemerintah telah menyalurkan 11,6% atau sebesar Rp 52,66 triliun dana program Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Penanganan kesehatan sebesar Rp 2,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp 45 triliun atau 29% dari pagu, yang terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT Desa, BLT Warung dan Nelayan, dan Kartu Prakerja,” kata Airlangga, Senin (18/4).
Dalam program PEN, lanjut Airlangga, pemerintah juga telah mencairkan dana untuk penguatan pemulihan ekonomi mencapai Rp 5,07 triliun.
Selain itu, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (PKLWN) untuk kemiskinan ekstrem yang sebelumnya hanya menyasar 212 kabupaten/kota telah ditambahkan menjadi 514 kabupaten/kota, khususnya untuk penyaluran BLT Minyak Goreng dan nelayan sebanyak 1,76 juta orang.
“Rinciannya, TNI dan Polri telah menyalurkan sebanyak 60,9% dari target yaitu 840.282 orang, Polri telah menyalurkan 38% atau 519.523 orang, dan diharapkan ini bisa diselesaikan menjelang Idul Fitri,” jelas Airlangga.
Pemerintah pada tahun ini menganggarkan belanja program penanganan COVID19 dan PEN sebesar Rp 455,62 triliun. Program tersebut untuk mendukung penanganan pandemi dan perlindungan kepada masyarakat terdampak serta pemulihan perekonomian dengan memperluas penciptaan lapangan kerja.
Program PEN pada tahun ini ditujukan untuk tiga klaster yakni penanganan kesehatan dengan anggaran Rp 122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,76 triliun serta penguatan pemulihan ekonomi Rp 178,32 triliun.
Klaster penanganan kesehatan dengan anggaran Rp 122,54 triliun fokus pada melanjutkan penanganan COVID-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.
Klaster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran Rp 154,76 triliun fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem.
Terakhir, klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp 178,32 triliun fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas. (sr)