Realisasi APBN Hingga Akhir Agustus 2022 Surplus 0,58% PDB

Kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan Agustus 2022 mencapai Rp1.178,1 triliun (51,2% dari Pagu). Belanja K/L sebesar Rp575,8 triliun (60,9% dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat; pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi; belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13; dan kegiatan operasional K/L. Sementara realisasi Belanja Non-KL mencapai Rp602,3 triliun (44,4% dari Pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan ASN.

“APBN yang terlihat positif sampai akhir Agustus memberikan ruang bagi kita untuk bisa membayar subsidi kompensasi yang merupakan perlindungan sangat besar kepada masyarakat kita. Sehingga tadi anggaran yang lebih dari Rp600 triliun bagi rakyat Indonesia dalam berbagai bentuk,” tambah Menkeu.

Alokasi PC-PEN tahun 2022 terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Realisasi PC-PEN hingga 16 September 2022 mencapai Rp214,9 triliun atau 47,2% dari total alokasi sebesar Rp455,62 triliun, meliputi: a) Kesehatan Rp38,4 triliun; b) Perlinmas Rp100,0 triliun; dan c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp76,4 triliun.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp478,89 triliun atau 59,5% dari Pagu, tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Kinerja penyaluran TKD dipengaruhi kondisi sebagai berikut: (i) penyaluran DBH reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yg sama tahun lalu; (ii) adanya pembatasan waktu penyampaian syarat salur Tahap I yang lebih cepat (tahun ini sampai akhir Juli, sementara tahun lalu pada akhir Agustus); (iii) Penyaluran DID tahap I  sebesar 50%  telah disalurkan seluruhnya, namun  masih lebih kecil dari tahun lalu karena pagu alokasi DID tidak sebesar tahun lalu..

Selanjutnya, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi. Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp55,0 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.

Kinerja Baik Pendapatan Terjaga

Pendapatan Negara melanjutkan kerja yang baik, didukung semua komponen pendapatan yang tetap tumbuh tinggi.Hingga Agustus 2022, Pendapatan Negara tercapai Rp1.764,4 triliun atau 77,9% dari Pagu, tumbuh 49,8 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.171,8 triliun, penerimaan Bea dan Cukai Rp206,2 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp386,0 triliun.

Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, konsisten sejak April 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi. Realisasi penerimaan Pajak sampai dengan akhir Agustus 2022 tercapai sebesar Rp1.171,8 triliun (78,9% dari Pagu) atau tumbuh 58,1% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari-Agustus 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan harga komoditas sejak tahun 2021, pemulihan ekonomi, dampak insentif, serta dampak kebijakan (PPS, penyesuaian tarif PPN dan kompensasi BBM).

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp206,2 triliun (69,0% dari Pagu) atau tumbuh 30,5% (yoy). Penerimaan Bea Cukai meliputi Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai masih tumbuh double digit didukung kinerja positif seluruh komponen.Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp31,95 triliun atau tumbuh sebesar 32,6% (yoy), didorong tren perbaikan kinerja impor nasional terutama Sektor Perdagangan dan Sektor Industri. Penerimaan Cukai mencapai tumbuh sebesar 21,4% dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif  dan pengawasan. Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp34,66 triliun atau tumbuh sebesar 83,4%, didorong peningkatan ekspor komoditas CPO dan turunannya.

Kinerja PNBP sampai dengan akhir Agustus 2022 mencapai Rp386,0 triliun (80,1 % dari Pagu).Tumbuh 38,9% (yoy) yang terutama didorong dari Pendapatan SDA, KND, dan PNBP Lainnya. Realisasi PNBP SDA migas tumbuh 92,9 %, terutama didorong kenaikan rata-rata ICP selama delapan bulan terakhir. Selanjutnya, realisasi PNBP SDA non-migas tumbuh 100,0% (yoy), terutama disumbang dari sektor pertambangan minerba dan perikanan. Selanjutnya, realisasi PNBP dari KND tumbuh 35,0%, terutama berasal dari dividen BUMN Perbankan yang tumbuh 80,9%. Realisasi PNBP lainnya tumbuh 40,0%, didorong Pendapatan Penjualan Hasil Tambang. Sementara itu, realisasi PNBP dari BLU terkontraksi 23,5% akibat turunnya Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit.

Pembiayaan APBN Terjaga namun Tetap Merespon Dinamika Pasar Keuangan yang Volatile
Realisasi APBN sampai akhir Agustus 2022 mencatat surplus 0,58% terhadap PDB atau Rp107,4 triliun. Capaian APBN 2022 diupayakan sesuai target mempertimbangkan dinamika tahun 2022 dan keberlanjutan APBN 2023. Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan oportunistik. Realisasi pembiayaan utang hingga Agustus 2022 mencapai Rp331,2 triliun atau 35,1 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi ini jauh lebih rendah, atau turun 40,1% dibandingkan realisasi bulan Agustus tahun lalu. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp317,3 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp13,8 triliun. Di tahun 2022, Pemerintah melanjutkan implementasi SKB I dan III, sekaligus sebagai tahun terakhir pelaksanaan SKB. Hingga 24 September 2022, SKB I (BI sebagai standby buyer) telah tercapai sebesar Rp40,03 triliun, sementara realisasi SKB III mencapai Rp95,42 triliun.

Menghadapi peningkatan risiko global, Pemerintah telah melakukan beberapa penyesuaian strategi pembiayaan melalui utang di tahun 2022, antara lain: (i) Optimalisasi SBN domestik melalui SKB III sepanjang semester II disesuaikan dengan realisasi belanja PEN, (ii) Penyesuaian target lelang SBN, (iii) Penyesuaian target SBN valas mempertimbangkan kondisi kas Pemerintah dan dinamika pasar keuangan, (iv) Upsizing SBN Ritel yang juga sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi investor domestik, dan (v) Penarikan Pinjaman Program yang fleksibel disesuaikan dengan kondisi pemenuhan pembiayaan Pemerintah.

Kondisi global masih menghadapi tantangan berat seperti potensi resesi, isu geopolitik, risiko stagflasi, pengetatan moneter (teragresif sejak 1980), dan volatilitas komoditas global. Di lain sisi, optimisime pemulihan ekonomi domestik berlanjut didorong konsumsi masyarakat dan kinerja ekspor. Namun, tren peningkatan risiko global dan peningkatan inflasi (domestik) yang berasal dari kenaikan harga energi dan pangan global perlu terus diwaspadai. Di tengah risiko ketidakpastian global yang eskalatif, peran APBN sebagai shock absorber perlu dijaga agar tetap berfungsi optimal. Kinerja APBN bulan Agustus terjaga, ditopang kinerja pendapatan yang baik dan belanja yang tumbuh positif. Ketangguhan APBN berperan utama menopang konsolidasi fiskal 2023.

“APBN yang kinerjanya juga relatif baik, juga akan memberikan instrumen bagi perlindungan untuk masyarakat dan perekonomian, hari ini dan ke depan. Tentu APBN harus menjadi instrumen yang terus dijaga kesehatannya, karena ke depan guncangan-goncangan masih akan terus terjadi dan kita perlu untuk terus menjaga, agar pemulihan tetap bisa berjalan secara berkeadilan,” kata Menkeu Sri Mulyani. (dya)