Rabu, 12 Oktober 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri berbagai pertemuan penting dalam kunjungan kerja ke Washington D.C., Amerika Serikat pada 10-16 Oktober 2022. Hari ini, Menkeu menjadi pembicara utama dalam sesi dialog kunci yang merupakan kolaborasi G20 dengan Think20, dalam rangkaian Toward G20 Summit Special Event dengan tema “Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity”, serta melakukan pertemuan bilateral secara terpisah dengan dua pimpinan bank pembangunan multilateral, Presiden Grup Bank Dunia (WBG) David Malpass dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memimpin pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Central (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 keempat, pertemuan informal Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/AFMGM) dan menghadiri rangkaian pertemuan tahunan IMF-WBG.
Acara kolaborasi G20 dan T20 merupakan ajang untuk menghimpun rekomendasi kebijakan yang menyediakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia untuk pulih secara berkelanjutan dan inklusif di tengah krisis global pascapandemi. Menkeu dalam pidato kuncinya menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam penyelesaian masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, termasuk pembiayaan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Menkeu menyampaikan pentingnya mekanisme keuangan berkelanjutan untuk negara-negara G20 untuk berkontribusi. Selanjutnya, semua lembaga termasuk MDB juga digunakan untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana. Secara khusus, Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework/CAF).
Selanjutnya dalam pertemuan bilateral, Menkeu dan Presiden Malpass membahas mengenai perkembangan ekonomi global terkini dan outlook, tensi geopolitik, isu G20, dan isu iklim. Selain itu, pertemuan ini juga membahas progres pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19, upaya pengendalian inflasi, serta dukungan Bank Dunia bagi Indonesia untuk reformasi perpajakan dan sektor keuangan. Menkeu menjelaskan bahwa prioritas Indonesia di samping pemulihan ekonomi nasional saat ini di antaranya ketahanan pangan dan energi serta mitigasi perubahan iklim di tingkat global. Sehingga dalam kesempatan ini, Menkeu mengajak Bank Dunia untuk lebih terlibat dalam pencapaian berbagai agenda penting ini, baik dari sisi pendanaan maupun nonpendanaan.
Terkait isu G20, Indonesia memberikan update dan mencari dukungan terkait agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia khususnya di Jalur Keuangan, seperti dalam aksi jangka menengah untuk ketahanan pangan. Untuk perubahan iklim, Indonesia menyambut dukungan Bank Dunia untuk mendorong inisiatif dekarbonisasi Indonesia secara adil dan terjangkau melalui transisi energi, Country Platform, nilai ekonomi karbon, dan pembiayaan iklim inovatif. Secara khusus, Presiden Malpass mengapresiasi Indonesia yang telah memberikan kontribusi pada Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) G20 yang dikelola oleh Bank Dunia.
Merespon berbagai isu yang dikemukakan Menkeu, Presiden Malpass menyampaikan bahwa Bank Dunia akan terus menggunakan berbagai sumber daya untuk mendukung pemulihan global termasuk meningkatkan ketahanan pangan, arsitektur kesehatan global, transisi energi, perubahan iklim, dan sebagainya. Khusus untuk kebijakan Indonesia, Presiden Malpass memuji langkah untuk menurunkan biaya subsidi dan menegaskan kembali komitmen Bank Dunia untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia sebagai bagian dari upaya transisi energi.
Menkeu dan Presiden Malpass mengeksplorasi cara-cara yang dapat digunakan untuk memperkuat upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menggarisbawahi dana perwalian (trust fund) Bank Dunia, Scaling Up Climate by Lowering Emissions (SCALE) yang akan datang. Presiden Malpass juga melihat manfaat besar yang dinikmati Indonesia dari penyaluran bantuan sosial yang disalurkan langsung ke masyarakat – termasuk bantuan sosial pangan dan BBM – dan mendorong pendekatan serupa dalam menghadapi risiko kenaikan harga pangan. Presiden Malpass menyampaikan dukungannya pada agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.
Sementara itu, diskusi Menkeu Sri Mulyani dan Direktur Kristalina juga membahas mengenai ekonomi global, isu G20, serta upaya mitigasi perubahan iklim. Terkait ekonomi global, Menkeu dan Direktur Kristalina membahas mengenai risiko ekonomi global yang meningkat dan sepakat bahwa perlu mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasinya. Menkeu menekankan pentingnya peran IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi khususnya dalam menjaga inflasi dan melindungi masyarakat rentan. Khusus untuk ekonomi Indonesia, Direktur Kristalina menyampaikan apresiasinya untuk resiliensi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.
Dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi global, IMF juga didorong untuk menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki, termasuk pemantauan, pendanaan, capacity builing, dan pinjaman. Khusus untuk ketahanan pangan yang menjadi prioritas Indonesia, Menkeu menyampaikan ajakan agar IMF lebih fokus melindungi negara-negara rentan dari dampak kenaikan harga pangan, termasuk melancarkan distribusi pangan dan pupuk dunia. Secara umum, IMF juga perlu terus membantu negara rentan terkait kebijakan pendanaan seperti Special Drawing Rights (SDR) chanelling.
Terkait G20, Indonesia mengajak IMF untuk mendukung berbagai agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia, termasuk penguatan arsitektur kesehatan global dan implementasi Common Framework. Terkait iklim, Menkeu menyampaikan bahwa upaya Indonesia dalam penanganan perubahan iklim membutuhkan dana yang tidak sedikit. Mengingat pembiayaan perubahan iklim juga dapat diperoleh dari bank multilateral, Menkeu meminta agar pembiayaan dari IMF juga dapat disalurkan pada upaya transisi energi Indonesia yang dilakukan melalui Mekanisme Transisi Energi Indonesia atau Indonesia’s Energy Transition Mechanism Country Platform. “Dukungan IMF untuk memobilisasi sumber pendanaan perubahan iklim lainnya juga dapat membantu pemenuhan target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC),” kata Rahayu Puspasari,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. (udy)