Kamis, 23 Februari 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Hingga 31 Januari 2023, realisasi belanja negara mencapai Rp141,4 triliun atau mencapai 4,6% Pagu APBN, tumbuh 11,2% (yoy) dibandingkan Januari 2022. Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp83,2 triliun (3,7% Pagu), yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp28,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp54,5 triliun. Belanja K/L terutama untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/ bangunan, dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos, dan termasuk kegiatan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L terutama didorong belanja subsidi dan pembayaran program pensiun.
APBN berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, dengan realisasi belanja Kesehatan hingga 31 Januari 2023 sebesar Rp5,3 triliun untuk penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta PBI JKN, pelayanan Kesehatan RS TNI dan Polri, serta pemberian jaminan Kesehatan bagi PNS/TNI/Polri. Sementara itu, realisasi belanja ketahanan pangan sebesar Rp0,9 triliun dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan dan irigasi. Realisasi belanja perlindungan sosial sebesar Rp14,6 triliun digunakan untuk penyaluran bansos berencana dan asistensi penyandang disabilitas, penyaluran bantuan KIP Kuliah, dan belanja subsidi bunga KUR.
Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Januari 2023 mencapai Rp58,19 triliun (7,1% Pagu), tumbuh 5,9% (yoy), didorong tingginya penyaluran DBH terutama dari DBH Minerba, sedangkan penyaluran DAU lebih rendah dikarenakan penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya paling cepat dilaksanakan pada bulan Februari. Sementara itu, komponen TKD lainnya seperti DAK Non-Fisik dan Dana Desa mulai dilakukan penyaluran pada bulan Februari sedangkan DAK Fisik paling cepat dilakukan pada bulan Maret.
Sementara itu, pendapatan negara melanjutkan kinerja baik di tahun 2023 dan tumbuh 48,1% (yoy). Hingga akhir Januari 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp232,2 triliun atau 9,4% target APBN.
Mengawali tahun 2023, pertumbuhan pajak sangat baik, di mana per akhir Januari 2023, penerimaan pajak mencapai Rp162,23 triliun, atau 9,44% dari target, tumbuh 48,6% (yoy).Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik didukung oleh peningkatan aktivitas akhir tahun sejalan dengan libur Nataru dan implementasi UU HPP. Berdasarkan jenisnya, PPh Final tumbuh lebih tinggi (yoy) karena meningkatnya pembayaran dividen kepada OP serta pengalihan Participating Interest blok migas, serta PPN DN tumbuh didorong peningkatan konsumsi dalam negeri dan implementasi UU HPP, namun PPh OP terkontraksi karena pembayaran ketetapan pajak tidak berulang pada tahun ini. Sementara berdasarkan sektornya, seluruh sektor utama tumbuh positif pada bulan Januari 2023 sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada bulan Desember 2022.
Hingga akhir Januari 2023, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami sedikit penurunan namun tetap on-track, dipengaruhi turunnya penerimaan Bea Keluar. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp24,11 triliun (8,0% dari target, turun 3,4% yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 22,6% (yoy) didorong extra effort, kurs Dolar yang meningkat dibandingkan tahun lalu dan kinerja impor yang masih tumbuh. Selanjutnya, Cukai tumbuh 4,9% (yoy), dipengaruhi kebijakan tarif, efek limpahan penerimaan dari pemesanan pita cukai November 2022 lalu yang dilunasi di Januari 2023, dan efektifitas pengawasan. Sementara kinerja Bea Keluar menurun disebabkan harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.
Kinerja PNBP hingga akhir Januari 2023 tumbuh signifikan, mencapai 103,0% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp45,9 triliun (10,4% dari target). Capaian positif tersebut terutama didorong dari realisasi pendapatan SDA Migas (8,9% dari target) yang ditopang oleh kenaikan kurs, SDA non-Migas (22,9% dari target) berkat tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022, pendapatan KND (9,4% dari target) akibat adanya dividen interim yang dibayarkan BUMN, dan PNBP Lainnya (12,7% dari target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT. Pendapatan BLU (0,5% dari target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN dan Rumah Sakit.
Pelaksanaan APBN hingga akhir Januari 2023 mencatatkan surplus sebesar 0,43 persen terhadap PDB. Hingga akhir Januari 2023, realisasi Pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp95,6 triliun (13,7% dari target). Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023. “Pengadaan utang dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar serta memperhatikan posisi kas Pemerintah,” ungkap Yustinus Prastowo, Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rabu (22/2).
Perekonomian Indonesia 2022 yang tumbuh solid menjadi pondasi kuat dalam menghadapi risiko global di tahun 2023 yang masih tinggi. Secara keseluruhan, kinerja APBN di awal tahun 2023 mencatatkan capaian yang positif, sehingga mampu menjaga optimisme pemulihan ekonomi. Namun demikian, tantangan dan ketidakpastian masih harus terus diantisipasi dan diwaspadai agar pemulihan ekonomi yang dilakukan terus dapat dijaga momentumnya serta lebih kokoh. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN dalam membiayai program-program prioritas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, antara lain melalui belanja kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial.
“Mengawali 2023, kondisi dunia masih tidak pasti, bahkan menunjukkan tren perlemahan, harga komoditas masih volatile, meski beberapa komoditas mengalami penurunan. Perekonomian Indonesia di satu sisi justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang momentumnya terlihat sangat kuat, dan masih bertahan di bulan Januari ini. Dengan demikian kinerja APBN di Bulan Januari ini sangat baik. Pendapatan kita melonjak sangat kuat juga masih sangat suportif dan keseimbangan dari APBN mengalami surplus yang mengalami lonjakan tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja APBN ini tentu menjadi landasan tambahan kenapa kita optimis. Namun kita tidak boleh lengah, optimisme tetap terjaga karena memang evidence-based data-data menunjukkan bahwa kita patut untuk optimis. Namun, kita tetap waspada APBN akan terus menjadi instrumen di dalam menjaga masyarakat kita dan menjaga perekonomian kita. Sementara APBN sendiri juga akan dijaga kesehatannya sehingga dia bisa menjadi instrumen yang memberikan perlindungan pada masyarakat dan ekonomi, dan mendukung transformasi ekonomi untuk terus menjadi ekonomi yang makin kuat dan maju,” jelas Menkeu Sri Mulyani. (dya)