Kamis, 21 September 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Hingga Agustus 2023, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.674,7 triliun atau 54,7% Pagu APBN, tumbuh 1,1% (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp1.170,8 triliun (52,1% dari Pagu), ditopang Belanja K/L sebesar Rp581,6 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp589,1 triliun. Sebanyak 55,5% dari BPP atau sebesar Rp649,7 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui:
a. Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta, serta berupa bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat/mesin pertanian, dan bantuan ternak. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan subsidi dan kompensasi listrik untuk 39,3 juta pelanggan, subsidi LPG 3 Kg untuk 4,7 juta metrik ton, subsidi dan kompensasi untuk 10.224,5 ribu kilo liter BBM, dan subsidi perumahan untuk 132,4 ribu unit.
b. Sektor Pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar untuk 11,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 725,3 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (Kemenag) untuk 6,3 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk 197 PTN, serta Kartu Prakerja untuk 804,85 ribu peserta.
c. Sektor Infrastruktur, seperti pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi. Selain itu, juga digunakan untuk memberikan bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu Kepala Keluarga.
Belanja prioritas juga terus dijaga. Realisasi belanja prioritas mengalami pertumbuhan positif di semua sektor, yaitu kesehatan 5,5% (yoy), ketahanan pangan 7,0% (yoy), Pendidikan 7,1% (yoy), dan infrastruktur 8,3% (yoy).
Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp503,9 triliun (61,9% dari Pagu), tumbuh 5,2% (yoy). Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) naik 54,6% (yoy) akibat naiknya Pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba, dan Migas TA 2023. DAK nonfisik naik 26,9% (yoy) disebabkan peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur. Sementara penyaluran DAU dan Dana Otonomi Khusus lebih rendah dibanding tahun lalu dipengaruhi penyiapan syarat salur, serta Dana Desa sedikit lebih rendah karena adanya penyesuaian penggunaan.
Pembiayaan Investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan Investasi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 146.123 unit rumah di 390 kota/kabupaten, melalui LMAN untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk mencerdaskan bangsa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dengan jumlah penerima program native sebanyak 10.159 orang, penerima dari Kemendikbudristek sebanyak 75.902 orang, dari Kemenag sebesar 27.575 orang, serta pendanaan riset untuk 2.463 proyek. Pemerintah juga berkomitmen memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).
Sementara itu, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.821,9 triliun (74,0% dari Target APBN 2023), tumbuh 3,2% (yoy). Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.
Penerimaan Pajak telah mencapai Rp1.246,97 triliun (72,58% dari Target), tumbuh 6,4% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya 7,8% (yoy). Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik, namun mulai melambat dipengaruhi oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp171,6 triliun (56,6% dari Target), turun 16,8% (yoy) dipengaruhi penurunan Bea Keluar dan Cukai. Penerimaan Bea Masuk tumbuh 3,0% (yoy), didorong oleh kenaikan tarif efektif dan menguatnya kurs USD meskipun terjadi penurunan basis impor. Penerimaan Cukai turun 5,6% (yoy) karena total produksi yang menurun utamanya dari Golongan 1. Bea Keluar turun 80,3% (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada 2022, serta turunnya volume ekspor mineral.
Realisasi PNBP tumbuh positif di tengah fluktuasi harga komoditas, yaitu mencapai Rp402,8 triliun (91,3% dari Target), tumbuh 4,3% (yoy), terutama didorong oleh peningkatan pendapatan SDA non-Migas dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Pendapatan SDA non-migas mencapai Rp97,3 triliun (150,2% dari Target) akibat penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batu bara. Pendapatan KND mencapai Rp65,5 triliun (133,3% dari Target) disumbang setoran dividen BUMN perbankan dan non-perbankan. Sementara itu, pendapatan SDA Migas (58,7% dari Target) melambat disebabkan oleh menurunnya Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi. PNBP Lainnya (96,2% dari Target) menurun disebabkan oleh penurunan pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT). Pendapatan BLU (65,1% dari Target) juga menurun disebabkan penurunan dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit.
Surplus APBN bulan Agustus mencapai Rp147,2 triliun atau 0,70% PDB, turun dari surplus bulan Juli Rp153,5 triliun atau 0,72% terhadap PDB. Keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp422,1 triliun (Agustus 2022: positif Rp342,6 triliun). Pembiayaan anggaran terealisasi Rp160,1 triliun. Pembiayaan utang (neto) melalui SBN dan pinjaman hingga akhir Agustus 2023 terealisasi sebesar Rp198,0 triliun (28,4% Target), atau turun 40,4% (yoy).
“Sebagai kesimpulan, di tengah kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal ketiga diperkirakan tetap di atas 5,0% didukung inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang baik, dan daya beli masyarakat yang terjaga. Kinerja APBN yang baik akan tetap dijaga dengan terus meningkatkan akselerasi belanja dan upaya antisipasi perlambatan pendapatan,” ungkap Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rabu (20/9).
APBN , lanjutnya, , dipastikan akan terus hadir untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi, khususnya merespon tekanan global saat ini. (rud)