Rabu, 25 Oktober 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Sebagai bagian dari rangkaian Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke-77, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan puncak acara Kemenkeu Learning Festival dengan tema “Transformasi Kemenkeu menuju Birokrasi Adaptif, Produktif, dan Berorientasi Masa Depan.” Acara yang diselenggarakan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (24/10) tersebut turut dihadiri oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi dalam laporannya menyampaikan bahwa Kemenkeu telah melalui perjalanan panjang reformasi birokrasi dan akan terus berupaya bertransformasi menjadi lebih baik. “Kami akan terus melakukan upaya percepatan, namun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, Kemenkeu telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui tiga pilar utama, yaitu organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia (SDM), sesuai dengan kebijakan Transformasi Birokrasi Nasional. Transformasi organisasi terlihat dari penyederhanaan jabatan administrasi, di mana 3.631 jabatan administrasi (eselon III, IV, dan V) pada beberapa unit eselon I menjadi jabatan fungsional. Reformasi ini diiringi dengan perbaikan proses bisnis dan pola karir pegawai.
Dari sisi SDM, Kemenkeu telah mengonsolidasikan jabatan fungsional dari 23 menjadi 4 jabatan fungsional di Bidang Keuangan Negara. “Tujuan utama penyederhanaan tersebut adalah supaya apa-apa yang sekarang sulit bisa lebih mudah, cepat, dan tidak birokratis, karena Kemenkeu ingin melakukan simplifikasi bisnis proses,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Kemenkeu juga telah melaksanakan kebijakan pengurangan pegawai, yang telah mengalami pengurangan sekitar 5,05% sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2024, pengurangan pegawai diharapkan akan mencapai 5,63%, sehingga jumlah pegawai pada akhir 2024 menjadi 77.827 pegawai. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka ekosistem transformasi harus diperkuat oleh teknologi informasi sebagai backbone organisasi.
Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menekankan fokus Reformasi Birokrasi ke depan adalah bagaimana menciptakan birokrasi yang berdampak. “Birokrasi menjadi engine, jika birokrasi berjalan maka banyak permasalahan dapat diselesaikan. Jika ingin berdampak maka engine harus sering di-tune up. Itulah pentingnya reformasi birokrasi,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, penerapan reformasi birokrasi harus mampu menjawab isu strategis seperti peningkatan investasi, penanggulangan kemiskinan, dan percepatan program prioritas. Kuncinya adalah penyederhanaan proses bisnis yang berbasis digital. Digitalisasi bukan berarti menambah aplikasi, tetapi mengintegrasikan antar-sistem di lingkup pemerintahan. Oleh karena itu, Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional akan berfokus pada Digital Public Infrastructure (DPI). “Ini mudah diucapkan tetapi bukan perkara mudah untuk diimplementasikan, perlu good will dari jajaran Pimpinan Kementerian/Lembaga,” tegasnya.
Dengan akselerasi transformasi birokrasi di Kemenkeu, diharapkan Kemenkeu dapat menjadi mitra strategis KemenPAN-RB dalam menularkan praktik baik di bidang reformasi dan transformasi birokrasi nasional. Hal ini diharapkan akan memperkuat efektivitas pemerintahan dan mendorong perbaikan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. (ray)