Rabu, 1 November 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menyampaikan perkembangan capaian kinerja Bappebti di sela persiapan alih tugas Kepala Bappebti.Menurutnya,Bappebti terus berupaya memperkuat perdagangan dan ekonomi digital di Indonesia melalui pengembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).
“Berbagai kebijakan strategis dibuat untuk memberikan ruang bagi pengembangan usaha dan inovasi dalam ketiga industri tersebut,serta memberikan kepastian berusaha dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” terang Didid.
Di bidang aset kripto, sampai dengan Oktober 2023,Bappebti telahmengeluarkan izin berupa tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto kepada 32 perusahaan untuk dapat melakukan transaksi perdagangan di pasar fisik aset kripto. ”Perdagangan aset kripto dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia pada 2030,”ujar Didid.
Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan SektorKeuangan (UU P2SK), kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor inovasi teknologi,keuangan digital dan aset kripto menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Dengan demikian, pengawasan atas aset kripto akan beralih dari Bappebti ke OJK.
Pada 17 Juli 2023,Bappebti juga telah menerbitkan persetujuan Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara, Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia; serta Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.
Didid menambahkan, adanya kelembagaan perdagangan aset kripto memberikan dampak positif terhadap kenaikan jumlah pelanggan aset kripto.Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat dalam memilih aset kripto sebagai alternatif investasi. Jumlah pelanggan aset kripto hinggaSeptember 2023 mencapai 17,91 juta pelanggan dengan nilai transaksi sebesar Rp 94,41 trilliun.
Didid menegaskan, Bappebti terus berkomitmen memperkuat pengembangan perdagangan aset kripto di Indonesia melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan, asosiasi, dan instansi terkait. “Penguatan literasi kepada masyarakat juga dilakukan dengan menggandeng media massa agar masyarakat memperoleh informasi yang benar tentang aset kripto,”imbuhnya.
Kebijakan Perdagangan CPO melalui Bursa Berjangka Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola perdagangan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO )Indonesia melalui diterbitkannya Peraturan Bappebti (Perba) No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka yang mengatur perdagangan CPO di Bursa Berjangka lokal secara voluntary.
“Kebijakan perdagangan CPO harus cepat beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis. Kebijakan ini juga harus dipastikan mendukung Indonesia menjadi barometer harga CPO dunia. Kita harus mengoptimalkan nilai ekonomi dan perdagangan CPO bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,”jelas Didid.
Didid menekankan manfaat kebijakan perdagangan CPO melalui bursa berjangka, yaitu terbentuknya harga acuan (price reference) CPO yang transparan, akuntabel, dan real time. Saat ini, perdagangan CPO di Indonesia masih mengacu pada harga referensi dari luar negeri sehingga menjadi tidak transparan, tidak real time, dan sering menimbulkan under pricing.Harga acuan ini dari sisi hulu diharapkan dapat memperbaiki harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan harga acuan biodiesel yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara lebih akurat.
Sedangkan,dari sisi hilir, terbentuknya harga acuan CPO dari transaksi di Bursa Berjangka CPO Indonesia ini juga dapat digunakan untuk penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) lebih jelas dan mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak.Meskipun transaksi CPO di Bursa Berjangka bersifat sukarela, pemerintah optimis pelaku usaha akan berpartisipasi dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah juga telah menetapkan Bursa CPO Indonesia yang akan mengatur serta menyelenggarakan perdagangan CPO melalui bursa berjangka.
“Meskipun bersifat sukarela, namun kami yakin seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi dalam upaya menegakkan marwah CPO di Indonesia. Kami juga mendorongusaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM)pengusaha pabrik kelapa sawit ikut serta dalam Bursa CPO Indonesia ini. Hal ini karena perdagangan di bursa akan menempatkan penjual dan pembeli pada tingkat yang sama.Selain itu,jugamemiliki kekuatan tawar yang sama karena perdagangan melaluibursa akan mempertemukan penjual dengan pembeli,”kata Didid.
Didid menyampaikan,pada 9 Oktober 2023, Bappebt itelah menerbitkan persetujuan Bursa CPO kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BCPO/10/2023.
Menurutnya, saat ini sudah bergabung20 pelaku usaha CPO yang siap untuk berdagang melalui Bursa CPO Indonesia. “Ini tentunya menjadi langkah awal yang baik. Bursa ini tidak mulai dari nol. Hal ini juga menunjukkan bahwa sudah ada keinginan kuat dari pelaku usaha untuk mewujudkan perdagangan CPO lebih adil dan transparan,”jelasnya.
Didid mengatakan, bursa berjangka beroperasi lebih cepat dari target waktu yang semula dijadwalkan pada 23 Oktober 2023. Selanjutnya, Bappebti menargetkan pada triwulan pertama 2024 harga acuanCPOsudah terbentuk. (rdy)