Senin, 21 Oktober 2019
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Rencana Presiden Joko Widodo untuk memangkas besar-besaran birokrasi pemerintahan dengan menyederhanakan tingkat eselonisasi pejabat negara dinilai dapat meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima
Yudhistira di Jakarta, Minggu, mengatakan jika rencana tersebut benar-benar
terealisasi akan membantu upaya reformasi struktural, apalagi jika berpengaruh
positif terhadap postur belanja fiskal negara.
Misalnya, jika realisasi penyederhanaan birokrasi pemerintahan itu bisa
memindahkan (relokasi) anggaran untuk belanja pegawai, menjadi anggaran untuk
belanja modal sektor infrastruktur maupun sektor produktif lain
“Belanja
pegawai porsinya lumayan besar yakni 26% dari total belanja Kementerian/Lembaga. Setuju
kalau birokrasi dipangkas karena itu sumber lambatnya proses perizinan,”
ujar dia.
Namun, Bhima enggan terlalu optimistis. Dia mengatakan lebih baik menunggu
realisasi rencana tersebut. Dia meminta Jokowi memberi gambaran detail dan
teknis mengenai rencana penyederhanaan biroktasi tersebut dan membuktikannya.
“Dulu di pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor juga janjinya sama untuk
efisiensi birokrasi,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikkannya, Minggu sore, berjanji bakal
memangkas jumlah eselon di pemerintahan. Hal itu bertujuan untuk
menyederhanakan birokrasi.
“Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi
untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang
harus dipotong,” kata Jokowi saat pidato usai pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden Periode 2019-2024 di Gedung MPR, Jakarta, Minggu.
Menurutnya saat ini jumlah eselon sudah terlalu banyak. Diketahui saat ini
terdapat empat level eselon dalam jabatan struktural di pemerintahan.
“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon
IV, apa tidak kebanyakan?” Katanya.
Untuk itu, Jokowi bakal memotongnya hanya menjadi dua. Nantinya jabatan itu
akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keadilan dan kompetensi.
“Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan
jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,”
katanya.
Selain itu, dalam pidatonya, Jokowi juga meminta kepada para menteri, para
pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program
pembangunan.
“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan,
pasti saya copot,” katanya. (sr)