Selasa, 23 Maret 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindak lanjut perjanjian kerja sama tentang optimalisasi penerimaan negara dan pencegahan tindak pidana korupsi. Penandatangan kerja sama telah dilakukan secara meja ke meja sebelumnya.
Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan data dalam rangka optimalisasi penerimaan negara serta pencegahan tindak pidana korupsi.
Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Di sisi lain, dari Kementerian Keuangan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Inspektur Jenderal Sumiyati, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dan beberapa pejabat eselon II di lingkungan DJP.
Dalam sambutannya, Suryo Utomo mengungkapkan, ”Kami mengapresiasi dukungan KPK terhadap DJP dalam mengumpulkan penerimaan negara. Melalui perjanjian kerja sama ini, kita akan memiliki tim bersama yang bisa saling bertukar informasi untuk optimalisasi penerimaan negara.”
Lebih lanjut, Suryo menjelaskan bahwa ruang lingkup perjanjian kerja sama DJP dan KPK meliputi dukungan optimalisasi penerimaan negara di sektor pajak, pemanfaatan informasi dan data, pencegahan tindak pidana korupsi, pembentukan tim bersama, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, DJP berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola melalui reformasi perpajakan yang sedang dijalankan. Salah satunya adalah pilar reformasi di bidang sumber daya manusia. Dengan memiliki pegawai yang berintegritas, profesional, dan berkualitas, maka DJP akan menjadi institusi yang kuat, kredibel, dan akuntabel. (udy)