Jumat, 28 Mei 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2021 mencapai Rp723,0 triliun atau 26,3 persen APBN 2021, tumbuh signifikan sebesar 15,9 persen (yoy). Realisasi belanja negara terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 489,8 triliun dan TKDD sebesar Rp 233,2 triliun.
Realisasi belanja Pemerintah Pusat tumbuh tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan Belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar 37,2 persen (yoy) dan belanja non K/L yang tumbuh 17,7 persen (yoy). Realisasi belanja barang K/L tumbuh 87,1 persen, terutama didukung penanganan kesehatan dan vaksinasi, serta pemberian bantuan pelaku usaha mikro, serta memberikan manfaat berupa pengadaan 23,9 juta dosis vaksin, klaim biaya perawatan untuk 159,7 ribu pasien Covid-19, pemberian bantuan kepada 8,29 juta pelaku usaha mikro, dan pemberian BOS Kemenag kepada 3,45 juta siswa sekolah swasta, serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jaringan senilai Rp1,5 triliun.
Selanjutnya, realisasi belanja modal tumbuh signifikan sebesar 132,4 persen, terutama berasal dari proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas. Realisasi belanja modal antara lain digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bendungan sebesar 61,61 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp7,82 triliun, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 600 km dengan progress sebesar 23,87 persen, rehabilitasi sepanjang 3.900 km dengan progres sebesar 24,23 persen, dan pembangunan jalur KA yang telah terealisasi sebesar 66,58 persen dari target 236,66 km’sp.
Selain itu, belanja modal juga telah digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 59,14 km senilai Rp0,5 triliun dan pembangunan jembatan sepanjang 3,31 km senilai Rp0,2 triliun.
Selanjutnya, realisasi belanja bansos mencapai Rp61,4 triliun, atau tumbuh 0,1 persen, antara lain disalurkan melalui pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin, pemberian sembako kepada 15,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 9,6 juta KPM, pemberian bantuan PKH kepada 9,7 juta KPM, pemberian KIP Kuliah kepada 906,9 ribu mahasiswa dan penyaluran PIP kepada 9,9 juta siswa.
Realisasi belanja subsidi dan belanja lain-lain juga meningkat, utamanya untuk penyaluran berbagai jenis subsidi dan program pra-kerja. Realisasi belanja subsidi sampai dengan April 2021 tumbuh 24,1 persen (yoy), terutama dipengaruhi kenaikan subsidi listrik akibat adanya carryover penjualan tahun 2020 ke 2021, serta kenaikan ICP dan volume konsumsi LPG.
Belanja Subsidi telah direalisasikan untuk pemberian subsidi solar, minyak tanah, LPG, listrik, dan bunga perumahan bagi masyarakat, serta subsidi bunga KUR dan subsidi pupuk. Sedangkan belanja lain-lain tumbuh 379,9 persen (yoy) didorong pemberian bantuan iuran JKN kepada 19,15 juta masyarakat dan pelaksanaan program pra-kerja kepada 2,8 juta masyarakat.
Sementara itu, penyaluran dana TKDD sampai dengan 30 April 2021 terealisasi sebesar 29,3 persen dari total alokasi TKDD 2021. Peningkatan kinerja penyaluran TKDD terjadi untuk: (1) Peningkatan dana bagi hasil (DBH) akibat penyaluran Kurang Bayar tahun sebelumnya, (2) Penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Nonfisik sesuai dengan jadwal, dan (3) Peningkatan Dana Otonomi Khusus dan DIY karena Pemerintah Daerah telah menyampaikan permohonan dan memenuhi persyaratan lebih cepat.
Alokasi pembiayaan investasi untuk TA 2021 dianggarkan sebesar Rp187,18 triliun, dan telah terealisasi sebesar Rp19,56 triliun atau 10,45 persen dari pagu hingga akhir April 2021, terdiri atas realisasi pinjaman PEN Daerah sebesar Rp10 triliun, pembiayaan investasi kepada BLU LMAN untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp5,56 triliun, dan pembiayaan investasi pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp4 triliun.
Selama tahun 2021 sampai dengan 21 Mei 2021, LMAN telah melakukan pembayaran pengadaan lahan PSN sebesar Rp10,195 triliun untuk sektor jalan tol dan bendungan, dan telah mampu membantu operasionalisasi jalan tol sepanjang 1.350 km.
Selanjutnya, realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2021 oleh BLU PPDPP hingga 24 Mei 2021 mencapai Rp6,93 triliun untuk pembiayaan 63.776 unit penyaluran berupa rumah. Sementara terkait realisasi pinjaman PEN Daerah, telah mencapai 100 persen dari pagu APBN TA 2021. Penyaluran Pinjaman PEN Daerah ke Pemda dilakukan melalui PT. SMI dalam bentuk Pinjaman Program/Pinjaman Kegiatan.
Peningkatan kinerja Belanja dan Investasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi disertai semakin optimalnya penerimaan Perpajakan dan PNBP serta dukungan pembiayaan. Sampai dengan akhir April 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp585,0 triliun atau 33,5 persen target APBN 2021, tumbuh 6,5 persen (yoy).
Penerimaan Pajak sampai dengan akhir April 2021 mencapai Rp374,9 triliun atau 30,5 persen target APBN 2021, tumbuh negatif 0,5 persen (yoy). Meski masih terkontraksi, pertumbuhan kumulatif sampai dengan April 2021 lebih baik dibandingkan Januari-Maret, didorong oleh pertumbuhan positif pada bulan April baik secara neto maupun bruto seiring dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.
Realisasi penyampaian SPT untuk tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 1,38 juta SPT dari seluruh jenis Wajib Pajak dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan neto mayoritas jenis pajak membaik, bahkan PPh Badan dan PPN Impor mampu tumbuh double digit pada bulan April seiring dengan pemanfaatan insentif fiskal pembebasan PPh 22 Impor dan Pengurangan Angsuran PPh 25 tahun sebelumnya, serta aktivitas impor yang masih tumbuh.
“Sampai dengan 17 Mei, pemberian insentif fiskal telah berdampak positif bagi para wajib pajak yang memanfaatkannya, antara lain melalui insentif dunia usaha, insentif PPN DTP Rumah, dan Insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor,” ungkap Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, Selasa (25/5).
Selanjutnya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp78,7 triliun atau 36,6 persen target APBN 2021, dan tumbuh 36,5 persen (yoy). Penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp11,49 triliun, meningkat 0,13 persen (yoy) seiring tren impor nasional yang terus meningkat, sedangkan bea keluar mencapai Rp7,18 triliun, tumbuh signifikan 658,9 persen (yoy) didorong penerimaan BK tembaga dan produk kelapa sawit.
Sementara itu, penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp60,05 triliun atau tumbuh 32,8 persen (yoy), didorong penerimaan cukai Hasil Tembakau yang tumbuh 34,4 persen (yoy) dipengaruhi oleh limpahan pelunasan kredit pita cukai dari akhir tahun 2020 yang jatuh tempo di awal tahun 2021.
Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai bulan April 2021 mencapai Rp131,3 triliun atau 44,0 persen target APBN 2021, antara lain didorong oleh: (1) pertumbuhan PNBP SDA Nonmigas sebesar 37,3 persen (yoy) akibat kenaikan harga batubara, emas, perak, tembaga, timah, dan nikel, serta dukungan kenaikan sektor kehutanan meliputi kenaikan produksi kayu, penggunaan areal kawasan hutan, dan pembayaran piutang PNBP PKH; (2) pertumbuhan PNBP Lainnya sebesar 68,2 persen (yoy) akibat kenaikan penjualan hasil tambang batubara dan layanan PNBP K/L; (3) pertumbuhan Pendapatan BLU sebesar 84,2 persen (yoy) akibat peningkatan pendapatan dana perkebunan kelapa sawit dan layanan pendidikan dibandingkan tahun lalu.
APBN 2021 diharapkan dapat tetap terjaga dengan target defisit anggaran sebesar 5,7 persen PDB, seiring berlanjutnya upaya penanganan Covid-19 dan PEN. Defisit APBN dan Keseimbangan Primer menurun, masing-masing dari Rp144,2 triliun dan Rp65,8 trliun di bulan Maret menjadi Rp138,1 triliun dan Rp36,4 triliun di bulan April. Pembiayaan utang masih terjaga di tengah meredanya tekanan pasar keuangan, meski demikian volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai.
Sampai dengan akhir April 2021, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp410,1 triliun atau 34,8 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp416,7 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp6,6 triliun, sementara kontribusi Bank Indonesia sesuai dengan SKB I yang mencapai Rp108,43 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp68,83 triliun dan SBSN sebesar Rp39,59 triliun.
“Terdapat SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) per 30 April 2021 sebesar Rp254,19 T sebagai buffer, karena kebutuhan belanja dan pembiayaan yang cukup besar di bulan Mei 2021, sementara penerbitan SBN melalui lelang tidak dilakukan selama libur Lebaran,” jelasnya.
Stimulus fiskal di berbagai sektor telah memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan kerja keras APBN serta pelaksanaan PPKM dan Protokol Kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali. “Pemerintah berkomitmen untuk meneruskan kinerja APBN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (rud)
***