Senin, 29 November 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Sampai dengan akhir Oktober 2021, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.058,9 triliun (74,9) persen dari pagu APBN 2021), tumbuh 0,8 persen (yoy)jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat sementara realisasi TKDD dan penyaluran Dana Desa masih perlu ditingkatkan kecepatan dan ketepatan esksekusinya.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy). Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh tumbuhnya realisasi belanja modal yang mendukung proyek infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengadaan peralatan/mesin. Sementara itu, belanja barang tumbuh antara lain karena dipengaruhi dukungan penanganan kesehatan/vaksinasi, dan penyaluran berbagai bantuan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi.
Realisasi belanja subsidi sampai dengan Oktober 2021 mencapai Rp144,4 triliun (82,4 persen dari pagu APBN 2021), atau meningkat 15,4 persen secara yoy dipengaruhi harga keekonomian dan realisasi penyaluran volume barang bersubsidi. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp97,6 triliun atau naik 20,0 persen (yoy), sementara itu, realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp46,9 triliun atau naik 6,8 persen (yoy). Realisasi belanja subsidi energi mencapai 88,3 persen dari pagu APBN 2021 yang utamanya bersumber dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg.
Realisasi Anggaran Kesehatan mencapai Rp 202 triliun, tumbuh 67,8 persen (yoy) karena dipengaruhi oleh peningkatan belanja Kementerian/Lembaga (95,5 persen) yoy.Dimanfaatkan utamanya untuk klaim perawatan 713,9 ribu pasien, pengadaan 121,4 juta dosis vaksin, insentif nakes, serta penanganan kesehatan lainnya (seperti Penerima Bantuan Iuran JKN dan Bantuan Operasional Kesehatan).
Anggaran Perlinsos terealisasi Rp338,2 triliun (91,8 persen), dimanfaatkan a.l. bantuan PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 17,6 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 9,6 juta keluarga, Penyaluran Sembako PPKM untuk 4,8 juta keluarga.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp642,63 triliun atau 80,8 persen dari pagu APBN 2021 lebih rendah 7,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 karena lebih rendahnya realisasi seluruh komponen TKDD dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya kecuali realisasi DAK Nonfisik yang lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, penerapan kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021 mulai terlihat berdampak pada peningkatan kinerja penyaluran Dana Desa.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Program PEN untuk tahun 2021 ditingkatkan menjadi Rp 744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta. Realisasi program PEN sampai dengan 19 November 2021 mencapai Rp495,77 triliun atau 66,6 persen dari pagu. Progres signifikan dari PEN terjadi pada kluster perlindungan sosial dan insentif usaha.
Akselerasi Pembiayaan Investasi berjalan sesuai tahapan yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, seperti pendidikan dan infrastruktur. Realisasi Pembiayaan Investasi hingga 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp96,6 triliun dengan pencairan kepada beberapa BUMN dan BLU serta Pinjaman PEN Daerah. Tata kelola pembiayaan investasi semakin terjaga dengan adanya Key Performance Indicator (KPI) dimana pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi pembiayaan investasi. Khusus bulan Oktober realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp21,5 triliun.
Pendapatan Negara dan Hibah masih melanjutkan tren pertumbuhan positif seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang terus membaik. Realisasi hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp1.510,0 triliun atau 86,6 persen terhadap target pada APBN 2021. Realisasi tersebut tumbuh 18,2 persen (yoy), secara nominal meningkat Rp233,0 triliun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Penerimaan yang bersumber dari Pajak telah mencapai Rp953,6 triliun atau telah memenuhi 77,6 persen dari target pada APBN 2021. Realisasi penerimaan Pajak tersebut tumbuh sebesar 15,3 persen (yoy), berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM).
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisir sebesar Rp205,8 triliun atau sebesar 95,7 persen terhadap target pada APBN 2021, tumbuh 25,5 persen (yoy).Seluruh komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh positif. Kinerja komponen penerimaan yang berasal dari Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) berturut-turut tumbuh 10,3 persen (yoy), 16,8 persen (yoy), dan 868,6 persen (yoy).
Realisasi PNBP mencapai Rp349,2triliun atau 117,1 persen dari target.Peningkatan capaian realisasi PNBP tersebut utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan dari SDA Migas, SDA Non Migas, PNBP Lainnya, dan pendapatan BLU masing-masing sebesar 23,1 persen (yoy), 85,6 persen (yoy), 35,9 persen (yoy), dan 84,8 persen (yoy).
Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi
Defisit Anggaran sampai dengan akhir Oktober 2021 mencapai Rp548,9 triliun atau sekitar 3,29 persen dari PDB (54,5 persen dari pagu APBN 2021). Sementara itu realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Oktober 2021 ini sudah mencapai Rp608,3 triliun atau sebesar 60,4 persen terhadap pagu APBN 2021.”Pembiayaan masih berjalan on-track didukung kondisi pasar yang kondusif dan kerja sama solid antar otoritas,” bunyi keterangan resmi Kementerian Keuangan, Kamis (25/11) .
Realisasi Pembiayaan sampai akhir Oktober 2021 ini masih didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp645,8 triliun yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp668,7 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp22,9 triliun. Penerbitan SBN melalui lelang dan SBN Ritel Tahun Anggaran 2021 sudah selesai dilaksanakan dan dihentikan di awal November sejalan dengan strategi frontloading, seiring membaiknya proyeksi outlook APBN, optimalisasi likuiditas (pemanfaatan SAL), serta rencana penerbitan SBN skema SKB 3 pada bulan November-Desember 2021. Selama 2021, partisipasi BI mencapai Rp143,3 triliun, terdiri dari instrumen SUN Rp97,9 triliun dan SBSN Rp45,4 triliun. Pembiayaan utang dilakukan dengan hati-hati mengantisipasi perkembangan kondisi APBN dan volatilitas pasar keuangan. Sementara itu pembiayaan investasi dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan dalam mendukung kerja keras APBN untuk upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Upaya pemulihan ekonomi di Kuartal IV diharapkan semakin baik melalui kinerja APBN. Kinerja APBN terus terjaga dalam mendukung pemulihan ekonomi, kesinambungan dan konsolidasi fiskal,terlihat dari sisi penerimaan perpajakan dan PNBP, maupun Belanja Negara. Potensi risiko kinerja APBN tetap dicermati dan dimitigasi, untuk memastikan bahwa peran APBN dalam upaya pemulihan ekonomi tetap optimal. Upaya penanganan Covid-19 tetap terkendali, dengan kedisiplinan protokol kesehatan masyarakat dan vaksinasi terus didorong seiring aktivitas masyarakat kembali normal,” demikian Kementerian Keuangan. (rud)