Senin, 20 Desember 2021
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Kementerian Perdagangan mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk menggiatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menggelar kegiatan yang melibatkan konsumen secara langsung. Salah satunya,kepada mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memotivasi lingkungannya agar menjadi konsumen cerdas.Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (18/12).
“Menurut hasil survei Indeks Keberdayaan Konsumen yang dilakukan Kemendag pada 2020 silam,Bali berada pada indeks 48,32 yang artinya sudah dalam level “Mampu”. Posisi tersebutmasih berada di bawah IKK Nasional dengan rata-rata IKK untuk perkotaan sebesar 49,28 dan pedesaan 47,36,”ungkap Veri.
Veri menambahkan, IKK tingkat nasional berada di indeks 49,07 yang menunjukkan bahwa konsumen Indonesia masih berada pada level “Mampu”. Artinya konsumen Indonesia mampu menggunakanhak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri.
Veri mengungkapkan optimismenya terhadap peran mahasiswa. “Mahasiswa merupakan garda depan atau ujung tombakkonsumen cerdas dan berdaya yang mampu melakukan penyebaran informasi dan edukasi, baik melalui media sosial maupun terjun langsung ke masyarakat. Diharapkan para akademisi dan mahasiswa dapat bersinergi dengan pemerintahdalam pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen, terutama di lingkungan sekitarnya,”tutur Veri.
Isu perlindungan konsumen di Indonesia telah muncul sejak 1970 yang dimotori Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pemerintah hadir dengan menerbitkan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada 1999. Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, namun juga menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen saat ini, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Regulasi tersebuttelah selesai proses harmonisasi dan diharapkan dapat segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas),”tegas Veri.
Bagi Veri, perlindungan konsumen harus masif, lintas sektor, kontinyu, serta menjadikan konsumen sebagaisubyek pembangunan dan penentu pasar. “Diharapkan kegiatan ini dapat mempererat kerja sama dan koordinasi dalam rangka menegakkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen untuk mewujudkan Konsumen yang berdaya,”tandasnya.
Sementara itu, Dekan FH Universitas Udayana Putu Gede Arya Sumerta Yasamenyampaikandalam sambutannya, hukum berbicara tentang keadilan. Sejalan dengan itu, Ditjen PKTN Kemendag mengupayakan perlindungan konsumen.
“Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Udayana Udayana siap bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan konsumen,”tegas Putu.
Sebelum kuliah umum,ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia denganFakultas Hukum Universitas Udayana. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Dirjen PKTN Veri Anggrijono dan Dekan FH Universitas Udayana Putu Gede Arya Sumerta Yasa.
Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk mewujudkan konsumen Indonesia cerdas dan berdaya.Hadir menyaksikan penandatanganan secara langsung yakni Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa Frida Adiati, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Ojak Simon Manurung, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Wayan Lamud, dan jajaran pimpinan FH Universitas Udayana.
Veri menguraikan, PKS melingkupi pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyebaran informasi melalui pertukaran data dan informasi, edukasi, koordinasi di bidang perlindungan konsumen; dan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait bidang perlindungan konsumen.
Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia perlindungan konsumen serta pemberian edukasi di bidang perlindungan konsumen.Penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan Bersama(MoU) antara Kementerian Perdagangan dengan 43 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang dikukuhkan pada Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional pada28 Oktober 2021 lalu.
Adapun kuliah umum tersebut merupakan bentuk implementasi PKS sebagai bentuk keseriusan Kemendag dalam menjalin kerja sama dengan Universitas Udayana. Hal itu sesuai mandat Presiden Joko Widodo untukbekerja cepat, keras,dan produktif.Penandatanganan PKS dan kuliah umum dihadiri sekitar 40 peserta secara luring dan 72 peserta secara daring. (dya)
