Senin, 3 Januari 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada persidangan yang diketuai oleh Majelis Hakim Suharno, S.H, M.M pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 telah menjatuhkan vonis Penjara 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp5,617 miliar subsider 6 bulan kepada DY (46 tahun) mantan karyawan PT SSI selaku pelaku turut serta dan denda Rp 5,617 miliar kepada PT SSI selaku pelaku tindak pidana korporasi.
Pasal yang disangkakan kepada dua tersangka yaitu PT SSI selaku pelaku tindak pidana korporasi disangkakan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (3) UU KUP sedangkan DY disangkakan dengan Pasal 43 UU KUP.
Kasus ini bermula saat Wajib Pajak PT SSI mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Transfer Bank senilai total Rp 2,808 miliar tanggal 3 Oktober 2019 ke KPP Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA Empat), Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan dengan melampirkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang isinya mengabulkan seluruh dan/atau sebagian permohonan keberatan PT SSI, namun diketahui bahwa Surat Keputusan Keberatan tersebut palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
“Atas informasi dari KPP PMA Empat tersebut, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup pada tanggal 04 Desember 2019 dan dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut, kasus ini disetujui untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 26 Desember 2019,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, belum lama berselang.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Agus Satrija Utara menyampaikan bahwa tindakan penegakan hukum melalui kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan ini adalah upaya terakhir sebagai konsekuensi atas perbuatan Wajib Pajak yang sengaja ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan meminta pengembalian kelebihan pajak yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya.
“Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus berharap agar tidak ada lagi Wajib Pajak yang melakukan perbuatan serupa dan mendorong Wajib Pajak untuk patuh secara sukarela karena membayar pajak adalah kewajiban bernegara sesuai Pasal 23A UUD 1945,” demikian Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. (dya)