Jumat, 28 Januari 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Sebagai bagian dari pengelolaan pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Kementerian Keuangan, Rabu (26/1), menyelenggarakan kegiatan Forum Koordinasi Penyiapan Pagu Indikatif (Trilateral Meeting I) SBSN Proyek Tahun 2023 dan Peresmian SBSN Proyek TA 2021 Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Tanah Laut Kalimantan Selatan yang merupakan wujud nyata dari pembiayaan APBN melalui SBSN. Forum ini diikuti oleh jajaran Pimpinan unit Eselon I Kementerian/Lembaga (K/L) calon Pemrakarsa Proyek SBSN TA 2023, serta stakeholders pembiayaan proyek SBSN yang terdiri dari unit-unit instansi di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati Tanah Laut, dan Direktur Politeknik Tanah Laut beserta jajaran.
Tujuan dari penyelenggaraan Forum Koordinasi Penyiapan Pagu Indikatif (Trilateral Meeting I) SBSN Proyek Tahun 2023 tersebut adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait kebijakan dalam penyiapan proyek termasuk pembiayaannya yang menggunakan dana SBSN Tahun Anggaran 2023 sekaligus pembukaan dari rangkaian kegiatan TM I yang dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJPPR dan DJA, Bappenas, dan K/L Pemrakarsa Proyek. Adapun peresmian pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Tanah Laut Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan showcase dari pelaksanaan pembangunan melalui SBSN Proyek yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek dalam rangka penyiapan infrastruktur pendidikan nasional, khususnya pendidikan vokasi.
Dalam sambutannya pada acara Forum Koordinasi Penyiapan Pagu Indikatif (Trilateral Meeting I) SBSN Proyek Tahun 2023 dan Peresmian SBSN Proyek TA 2021 Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Tanah Laut Kalimantan Selatan tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Dirjen PPR), Luky Alfirman, menyampaikan:
Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal, khususnya kebijakan ekonomi dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional guna melengkapi berbagai program APBN yang sudah berjalan selama ini.
APBN 2021 bekerja keras mendukung penanganan pandemi, melindungi masyarakat miskin, dan menopang dunia usaha terutama usaha kecil. Walaupun sempat terganggu oleh merebaknya varian Delta di pertengahan tahun, kinerja APBN 2021 secara keseluruhan sangat baik, mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin terakselerasi.
Total alokasi pembiayaan proyek melalui SBSN sejak tahun 2013 s.d tahun 2022 telah mencapai Rp175,37 triliun, yang digunakan untuk membangun 4.247 proyek pada 11 K/L dan tersebar di 34 provinsi. Nilai pembiayaan, jumlah proyek, dan K/L yang menggunakan SBSN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan sambutan yang baik dari K/L dalam memanfaatkan model pembiayaan SBSN untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di berbagai bidang.
Secara umum, perkembangan SBSN sebagai salah satu sumber dana APBN sudah cukup menggembirakan. Ditengah situasi gelombang ke-dua pandemi COVID-19, realisasi pembiayaan proyek melalui SBSN tahun 2021 masih cukup baik yaitu sebesar 85,52%. Selanjutnya, sisa pekerjaan seluruh proyek tersebut akan dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2022, dimana rata-rata realisasi dari proyek SBSN tersebut selama ini mencapai 93% sampai 96%. “Dengan demikian, sekali lagi terbukti bahwa SBSN Proyek dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan nasional dan mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan perekonomian melalui belanja infrastruktur,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rabu.
Proyek SBSN yang dilaksanakan tahun 2023 diharapkan dapat sejalan dengan prioritas kebijakan pemerintah sehingga proyek dapat mencapai target output dan outcome yang mampu menjadi jump-starter dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan situasi APBN 2023 yang masih akan fokus para pengendalian defisit dan pelaksanaan program-program PEN, K/L kiranya dapat memilih proyek-proyek yang betul-betul prioritas dan siap untuk dilaksanakan yang pada saatnya nanti mendapatkan alokasi dari dana pembiayaan SBSN.
Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008.
Tahun 2022 pembiayaan SBSN telah mengalokasikan dana sebesar Rp29,536 triliun untuk 880 proyek infrastruktur yang tersebar di 11 K/L di 34 provinsi, yaitu:
- 68 proyek infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara serta gedung politeknik pada Kementerian Perhubungan.
- 153 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.
- 65 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, pengelolaan irigasi dan drainase utama perkotaan, serta penyediaan air baku pada Ditjen SDA Kementerian PUPR.
- 10 proyek embarkasi haji dan 45 proyek pusat pelayanan haji terpadu di Ditjen PHU Kementerian Agama.
- 20 proyek pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 215 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- 135 proyek pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.
- 1 proyek pembangunan taman nasional dan 1 pembangunan SMK Kehutanan di Kementerian LHK.
- 25 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi dan 2 gedung LLDIKTI di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 9 proyek pembangunan laboratorium dan fasilitas penelitian di BRIN.
- 97 proyek pembangunan perumahan di Kementerian Pertahanan.
- 26 proyek pembangunan perumahan di Polri.
- 5 proyek pembangunan fasilitas pertanian di Kementerian Pertanian.
- 1 proyek pembangunan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di BMKG.
- 1 proyek pembangunan fasilitas fitofarmaka dan 1 pembangunan SMAK Bogor di Kementerian Perindustrian.
Pada tahun 2021 yang lalu Pemerintah telah selesai melaksanakan pembangunan berbagai proyek infrastruktur melalui SBSN, dengan total Rp29,3 triliun (termasuk proyek lanjutan/luncuran 2020) yang terdiri dari 870 proyek pada 11 K/L dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Tanah Laut di Kalimantan Selatan dengan nilai Rp100,02 miliar, melengkapi alokasi pembangunan SBSN Proyek tahun sebelumnya sebesar Rp58 miliar. Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Tanah Laut selesai dilaksanakan dengan baik, dan Politeknik Negeri Tanah Laut merupakan salah satu Satker SBSN Proyek Terbaik Tahun 2021.
Dirjen PPR mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada Dirjen Vokasi Kemendikbudristek dan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dedikasi dan komitmen terbaiknya untuk menyukseskan penyelesaian pembangunan gedung kuliah terpadu tersebut. Dengan adanya berbagai tambahan infrastruktur baru di Politeknik Tanah Laut, diharapkan dapat mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih unggul dan kompetitif sehingga melahirkan lulusan mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan kualitas yang tinggi dan profesional yang memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat. Infrastruktur yang telah selesai dibangun ini merupakan aset negara yang berasal dari investasi masyarakat melalui SBSN, sehingga harus dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Melalui forum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanan dan penyiapan proyek infrastruktur melalui SBSN Tahun 2023. Dengan perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur melalui SBSN yang berkualitas akan dapat membantu mewujudkan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. (udy)