Rabu, 23 Februari 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2022 mengalami surplus hingga Rp 28,9 triliun atau 0,16% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“(Januari) tahun lalu APBN defisit Rp 45,5 triliun, jadi ini cukup tinggi karena kenaikannya mencapai 30% dan sekarang kita surplus Rp 28,9 triliun berarti terjadi perbaikan hingga 163,5 persen,” kata Sri Mulyani, Selasa *22/2).
Surplus APBN tersebut didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 156 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp127,2 triliun.
Pendapatan negara ini naik 54,9% (yoy) yaitu dari Rp 100,7 triliun pada Januari tahun lalu menjadi Rp 156 triliun atau 8,5% dari target APBN Rp 1.846,1 triliun.
Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp 134 triliun yang meningkat 65,6% dari Rp 81 triliun pada Januari 2021 dan telah merupakan 8,9% dari target APBN Rp 1.510 triliun serta PNBP Rp 22 triliun.
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp 109,1 triliun yang naik 59,4% dari periode sama tahun lalu Rp 68,5 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 24,9 triliun yang juga naik 99,4% dari Rp 12,5 triliun.
Kinerja penerimaan pajak ditopang oleh pemulihan ekonomi yakni terlihat dari baiknya PMI, harga komoditas serta ekspor dan impor.
Pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat tinggi juga ditopang oleh beberapa faktor yang tidak berulang yaitu low based effect Januari 2021 yang terkontraksi 15,32% karena perlambatan ekonomi, luasnya cakupan KLU insentif pajak dan tingginya restitusi.
Untuk belanja negara turun 13% (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yaitu dari Rp146,2 triliun ke Rp 127,2 triliun.
“Dari sisi belanja memang dibandingkan penyerapan tahun lalu atau jumlahnya lebih kecil karena tahun lalu kita melakukan belanja pada awal tahun yang sangat besar,” jelas Sri Mulyani.
Belanja negara meliputi realisasi belanja pemerintah pusat Rp72,2 triliun yang turun 24 persen dari periode sama tahun lalu Rp 95,1 triliun serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 54,9 triliun atau naik 7,5% dari Rp 51,1 triliun pada Januari 2021.
Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 21,8 triliun yang turun hingga 54,9% dari Rp 48,4 triliun pada Januari 2021 dan belanja non K/L Rp 50,4 triliun yang naik 8,1% dari Rp 46,6 triliun pada periode sama tahun lalu.
Sementara untuk TKDD meliputi Transfer ke Daerah Rp 54,6 triliun yang tumbuh 8,4% dibanding Januari 2021 Rp 50,3 triliun dan Dana Desa Rp 0,3 triliun yang turun 54,7% dari Rp 0,8 triliun.
Ia melanjutkan untuk keseimbangan primer APBN Januari 2022 tercatat mengalami surplus sebesar Rp 49,4 triliun atau tumbuh 333,7% dari Januari 2021 yang mengalami defisit Rp 20,8 triliun.
“Kita belum menerbitkan SUN. Dalam situasi belum mengeluarkan SUN kita masih punya SiLPA Rp 25,59 triliun,” ujarnya.
Menurut dia, APBN tahun ini telah diawali dengan kinerja yang sangat positif sebagai dampak dari pemulihan ekonomi sehingga masyarakat pun bisa terus didukung baik dari sisi kesehatan termasuk dari guncangan harga minyak dan komoditas.
“Ini adalah cerita dari APBN Januari yang kita awali dengan sebuah cerita yang sangat positif dari pemulihan ekonomi,“ tegasnya. (sr)