Selasa, 5 April 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pembangunan hunian vertikal berkonsep Transit Oriented Development (TOD), agar generasi millenial dapat memiliki hunian pertama berkualitas dengan harga yang terjangkau.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Selasa (5/4), mengatakan pihaknya mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai bagian dari konsep TOD yakni kawasan yang terintegrasi dengan simpul transportasi umum. Pembangunan hunian vertikal dilakukan secara terintegrasi dengan stasiun kereta. Untuk selanjutnya pembangunan hunian berkonsep TOD juga akan dilakukan pada kawasan terminal bus.
“Rusun berkonsep TOD ini juga banyak menjadi pilihan kalangan milenial yang diperkirakan jumlahnya mencapai 60% dari total populasi di Indonesia karena mendukung kemudahan dalam memenuhi pola hidup digital life,” ujar Fatah.
TOD menuntut adanya keterpaduan antara pola dan struktur ruang wilayah, seperti perumahan, fasilitas komersial, ruang rekreasi dengan sarana transportasi umum yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.
Fatah juga mengatakan rusun menjadi salah satu solusi penyediaan perumahan di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan terutama di wilayah perkotaan.
“Dalam kesempatan ini, kami mendorong skema pembiayaan baru khususnya untuk satuan rumah susun, seperti Skema KPR Sewa Beli atau Rent-to-own bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta skema KPR Milenial yang terjangkau bagi milenial dengan penghasilan antara Rp8 juta sampai Rp12 juta,” katanya.
Di samping skema pembiayaan rusun, untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari 56,75% menjadi 70% pada 2020-2024, Kementerian PUPR memberikan sejumlah bantuan pembiayaan perumahan. Pada TA 2022, Kementerian PUPR menyediakan tiga program bantuan pembiayaan perumahan.
Pertama, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah. Kedua, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah dan ketiga fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp 9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah. (ki