Senin, 11 April 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Sektor pertanian hendaknya tidak dibebankan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena akan berdampak ketidakadilan terhadap kepada petani di berbagai daerah.
“Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak menyebabkan kesejahteraan petani semakin turun. Hal itu secara langsung berakibat nilai tukar petani (NTP) semakin turun karena indeks harga yang diterima petani menjadi semakin rendah,” kata anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan Johan, Senin (11/4).
Menurut dia, dampak PPN bagi petani sebagai produsen akan mengakibatkan harga di tingkat produsen menjadi tertekan, sedangkan daya beli komoditas pertanian memiliki nilai yang rendah.
Ia mengingatkan sebagian besar petani adalah petani gurem atau kecil dengan lahan yang masih relatif kecil yakni rata-rata hanya sekitar 0,5 hektare.
“Coba bayangkan bagaimana nasib petani kita, pada saat harga komoditas anjlok, mereka malah kena pajak lagi,” imbuhnya.
Ketika petani menjual produknya pada kondisi harga normal saja, lanjut Johan, petani pasti akan kehilangan sedikit insentifnya akibat petani ikut menanggung PPN Pertanian yang dikenakan.
Johan juga mengemukakan, selain pendapatan petani yang masih rendah, petani itu sendiri juga merangkap baik sebagai produsen komoditas pertanian sekaligus sebagai konsumen yang mengonsumsi produk akhir hasil olahan.
Ia berpendapat pengenaan PPN Pertanian berdampak mengurangi keinginan masyarakat untuk bertani dan menyebabkan daya saing yang semakin lemah serta beralihnya tenaga kerja pertanian kepada sektor lain.
“Saya minta agar pemerintah segera menghapus sama sekali seluruh produk pertanian dari pengenaan PPN, sebagai bentuk pembelaan pada sektor pertanian, hal ini demi cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita,” tegas Johan. (sr)