Kamis, 21 November 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR
terus melanjutkan pembangunan infrastruktur kerakyatan seperti jembatan
gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi pada 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur kerakyatan
tetap menjadi prioritas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.”Program-program
tersebut tersebar di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya bersinergi dengan
pemerintah daerah dan kelompok masyarakat melalui skema pembiayaan,” ujar Basuki, Kamis (21/11).
Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema padat karya
tunai (PKT) yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
(P3TGAI), Pembangunan Jembatan Gantung, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS), penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas),
serta Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).
Khusus program P3TGAI pada tahun 2020 akan tersebar di 6.000 lokasi dengan
total anggaran sebesar Rp 1,35 triliun melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya
Air.
Program PKT lainnya yang akan dilanjutkan Kementerian PUPR melalui Direktorat
Jenderal Bina Marga adalah pembangunan jembatan gantung penghubung antardesa
yang terpisah sungai guna mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat
perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor
kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antarwarga.
Pada tahun 2020, jembatan gantung baru yang diprogramkan untuk dibangun
sebanyak 148 unit tersebar di seluruh pelosok di tanah air dengan total
anggaran sekitar Rp 527 miliar.
Untuk di Bidang Cipta Karya, pada tahun 2020 Kementerian PUPR menganggarkan
program infrastruktur kerakyatan sebesar Rp 2 triliun yang terdiri dari program
KOTAKU Rp 275 miliar dengan target 275 kelurahan, PISEW Rp 540 miliar dengan
target 900 kecamatan, SANIMAS Rp 113 miliar dengan target 226 lokasi, PAMSIMAS
Rp 699 miliar dengan target 2.967 desa, TPS3R Rp 86,4 miliar dengan target 144
lokasi, dan SPAM Perdesaan Padat Karya Rp 22 miliar dengan target 60 lokasi.
(ki)