Kamis, 22 September 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Australia, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajaran berpartisipasi dalam Indonesia Update ke-39 yang diselenggarakan oleh Australian National University (ANU) Indonesia Project, kelompok akademisi yang mendalami pengetahuan mengenai Indonesia. ANU adalah salah satu partner Pemerintah Indonesia dalam membahas berbagai kebijakan publik dan fiskal berbasis riset.
Dalam Indonesia Update ini, Menteri Keuangan membahas mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), kesetaraan gender, dan kebijakan fiskal yang merupakan aspek penting dalam mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045. “Indonesia perlu memfokuskan kebijakannya untuk mendorong 4 pilar kebijakan, salah satunya pembangunan sumber daya manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,“ jelas Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Pilar lainnya yang turut menopang visi Indonesia adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Untuk sumber daya manusia, terdapat tiga area utama kebijakan yaitu kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Di bidang kesehatan, kebijakan utamanya adalah memperkuat kebijakan preventif dan promotif, mendorong kemandirian industri kesehatan, serta memperkuat jaminan sosial. Secara spesifik, Menkeu membahas mengenai capaian Pemerintah Indonesia yang cukup menggembirakan dalam membangun sistem kesehatan dari Program Keluarga Berencana hingga program terkini Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bentuk pada tahun 2014 dan masih terus ditingkatkan kualitasnya. Keluarga Berencana memberi manfaat pada keluarga, wanita dan masyarakat. Sementara itu, JKN hingga saat ini telah mencakup 236,8 juta jiwa atau sekitar 86,5% populasi dan terus ditingkatkan untuk menjadi jaminan kesehatan universal dengan cakupan 100% populasi.
Di bidang pendidikan, Pemerintah fokus memperkuat prasekolah, pembangunan infrastruktur pendidikan, akses inklusif terhadap pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidik. “Saya gamblang menyebutkan kebijakan prioritas mulai dari program wajib belajar, LPDP, program Merdeka Belajar, link and match program vokasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta inovasi pemberian subsidi langsung melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Alokasi 20% dari APBN juga sangat mendukung terlaksananya investasi human capital ini,“ lanjut Menkeu. LPDP yang dikelola Kemenkeu telah menjangkau hingga 32.842 penerima beasiswa dengan 52,4% penerima merupakan perempuan.
Di bidang perlindungan sosial, Pemerintah fokus meningkatkan jaminan sosial sepanjang hayat serta perlindungan sosial yang adaptif. Salah satu capaian perlinsos Indonesia yang sangat dihargai dunia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, 10 juta keluarga sudah menerima PKH secara langsung. Selain itu, Pemerintah juga memberikan akses pembiayaan kepada 5,38 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di mana 95% penerimanya adalah perempuan. Saat pandemi, 12,8 juta UMKM menerima bantuan sosial melalui Bantuan Produktif Mikro Usaha (BPUM) di mana 70% UMKM penerima dikelola oleh perempuan. UMKM juga memeroleh bantuan dalam bentuk insentif pajak serta pelatihan.
Dalam dua puluh tahun terakhir, hasil dari investasi penting ini mulai terlihat seperti pada peningkatan angka harapan hidup, peningkatan angka partisipasi sekolah, serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tetap perlu ditingkatkan. “Ke depan, kita harus mendorong kesetaraan gender yang merupakan bagian penting dalam perekonomian. Dengan kesetaraan gender, kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi global hingga 9% atau sekitar USD135 juta berdasarkan penelitian Bank Dunia tahun 2021,“ tutup Menkeu. Beberapa aspek ketimpangan gender yang perlu diperbaiki di antaranya adalah partisipasi wanita di bidang ekonomi, kesehatan, politik, dan akses internet.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menteri Keuangan dan jajaran juga menemui mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Australia sebagai bentuk silaturahmi. Kesempatan ini digunakan untuk mengomunikasikan perkembangan perekonomian Indonesia terkini dan APBN. Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan menekankan bahwa Pemerintah juga terus bekerja keras untuk menjaga stabilitas makro, kesehatan fiskal, serta melaksanakan berbagai reformasi fundamental ekonomi di tengah tantangan global. (ray)