Rabu, 21 Desember 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Realisasi belanja negara per 14 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.717,6 triliun atau mencapai 87,5% dari target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu), tumbuh 11,9% (yoy). Kinerja Belanja Negara tumbuh positif seiring peningkatan kinerja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah yang membaik dari bulan sebelumnya. Akselerasi belanja dilanjutkan agar tetap maksimal mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercapai sebesar Rp954,4 triliun (100,9% dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19 termasuk pembayaran klaim pasien, insentif nakes, dan vaksinasi/obat-obatan.
Selain itu, Belanja K/L juga digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) dan berbagai bansos. Tak ketinggalan, pemerintah juga telah merealisasikan pembayaran selisih harga biodiesel serta penyaluran beasiswa LPDP dan Dana BOS. Dari sisi belanja modal, Belanja K/L juga dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan dan irigasi. Sementara Belanja Non-KL hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp1.013,5 triliun (74,7% dari Pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan ASN.
Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Dukungan APBD yang telah terealisasi sebesar Rp23,1 triiliun per 14 Desember 2022. Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah ada sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT Minyak Goreng, Bantuan Tunai PKL WN, Subsidi Bunga KUR, dan BLT Desa. Pemberian bantuan tambahan tersebut ditujukan untuk memberi manfaat lebih besar dan efektif bagi masyarakat bawah, serta agar dampak peningkatan risiko global tidak dirasakan terlalu dalam.
Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 14 Desember 2022 mencapai Rp749,7 triliun atau 93,2% dari Pagu, tumbuh sebesar 1,9% (yoy), didorong oleh peningkatan kepatuhan pemda yang lebih baik sehingga sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran. Selain itu, kinerja penyaluran DBH reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian, kinerja penyaluran DAK Fisik DID dan Dana Desa pada tahun 2022 lebih baik, namun nominalnya lebih rendah karena pagu alokasi TA 2022 yang lebih rendah dibandingkan TA 2021. Sementara itu, kinerja penyaluran DAK Nonfisik lebih rendah terutama karena penurunan penyaluran Dana TPG akibat adanya optimalisasi sisa dana di RKUD sesuai rekomendasi Kemendikbudristek.
Kinerja PC-PEN tahun 2022 didorong oleh Perlinmas dan hingga 9 Desember 2022 mencatatkan realisasi sebesar Rp330,7 triliun atau 72,6% dari total alokasi sebesar Rp455,62 triliun. Akselerasi penyaluran PC-PEN masih perlu dilanjutkan dan terus berproses untuk mendukung penguatan pemulihan ekonomi.
Selanjutnya, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi. Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 14 Desember 2022 mencapai Rp82,05 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
Sementara itu, pendapatan negara melanjutkan kinerja baik dan tumbuh 36,9% (yoy), ditopang kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi yang terjaga. Bahkan realisasi pendapatan negara pada APBN 2022 kinerjanya telah melampaui target Perpres 98/2022. Hingga 14 Desember 2022, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp2.479,9 triliun atau 109,4% dari Pagu.
Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, konsisten sejak April 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp1.634,4 triliun, atau 110,1% dari Pagu dan tumbuh 41,9% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang baik tersebut masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, serta implementasi UU HPP seperti penyesuaian tarif PPN, PPN PMSE, serta Pajak Fintech dan Kripto.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp293,1 triliun atau 98,0% dari Pagu dan tumbuh 20,0% (yoy), didukung kinerja positif seluruh komponen. Kinerja Bea Masuk secara akumulatif masih tumbuh signifikan sebesar 33,1% (yoy) antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kinerja impor nasional, tingginya harga komoditas, serta menguatnya kembali aktivitas ekonomi dan industri. Selanjutnya, penerimaan Bea Keluar juga mencatatkan pertumbuhan dua digit secara akumulatif, yaitu tumbuh 21,7% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan harga Referensi CPO serta kenaikan volume dan harga konsentrat tembaga didorong naiknya permintaan dari Jepang. Selanjutnya, realiisasi cukai tumbuh 17,0% (yoy) dipengaruhi efek kenaikan tarif tertimbang di tengah penurunan produksi HT.
Kinerja PNBP sampai dengan 14 Desember 2022 mencapai Rp551,1 triliun (114,4 % dari Pagu). Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi PNBP tumbuh 33,2% (yoy) atau meningkat Rp137,4 triliun dari tahun sebelumnya yang terutama didorong dari Pendapatan SDA, KND, dan PNBP Lainnya. Realisasi PNBP SDA migas tumbuh 56,5% (yoy), terutama didorong kenaikan rata-rata ICP selama sebelas bulan terakhir. Selanjutnya, realisasi PNBP SDA non-migas tumbuh 121,8% (yoy), terutama disebabkan kenaikan harga minerba. Selanjutnya, realisasi PNBP dari KND tumbuh 33,1% (yoy), terutama berasal dari kenaikan dividen BUMN Perbankan yang tumbuh 80,9% (yoy). Realisasi PNBP lainnya tumbuh 37,3% (yoy), didorong kenaikan pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang dan pendapatan DMO (Domestic Market Obligation) minyak mentah. Sementara itu, realisasi PNBP dari BLU terkontraksi 30,1% (yoy) akibat turunnya Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit.
Realisasi APBN sampai dengan 14 Desember 2022 mencatat defisit Rp237,7 triliun atau terkontraksi 1,22% terhadap PDB. “Realisasi defisit berjalan on-track seiring akselerasi belanja negara,” kata Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.
Selanjutnya, kinerja APBN yang terjaga baik turut mendorong penurunan kebutuhan pembiayaan utang. Hingga 14 Desember 2022, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp540,3 triliun atau turun 24,3% (yoy).
Di tahun 2022, Pemerintah melanjutkan implementasi SKB I dan III, sekaligus sebagai tahun terakhir pelaksanaan SKB. Hingga 14 Desember 2022, SKB I (BI sebagai standby buyer) telah tercapai sebesar Rp49,1 triliun, sementara realisasi SKB III mencapai Rp95,4 triliun. Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan oportunistik di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile.
Kinerja APBN 2022 mampu secara efektif meredam gejolak ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Belanja negara yang tumbuh positif didukung pendapatan negara yang tumbuh tinggi mampu menstimulus perekonomian. Selain itu, kemiskinan kembali turun ke angka 9,54% serta mampu menyerap tenaga kerja baru sebanyak 4,2 juta orang per Agustus 2022. Namun demikian, gejolak ekonomi global masih perlu diwaspadai. Sebab, di penghujung tahun 2022 dan bahkan di tahun 2023 mendatang, tantangan global masih terus berlanjut akibat berbagai risiko seperti pengetatan kebijakan moneter, perang di Ukraina dan peningkatan tensi geopolitik negara-negara besar, serta perlambatan aktivitas manufaktur dan jasa.
“APBN kita sampai dengan pertengahan Desember juga menunjukkan kinerja yang positif, karena dengan ekonomi yang kembali pulih, telah juga bisa mendukung pemulihan kesehatan APBN. Dengan APBN yang pulih, maka APBN terus bisa diposisikan menjadi instrumen yang diandalkan untuk menjaga rakyat, menjaga ekonomi, apakah sebagai countercyclical atau sebagai shock absorber. APBN sehat menjadi instrumen yang diandalkan untuk menjaga ketidakpastian. Kita tetap optimis bahwa ekonomi kita masih tumbuh di kuartal keempat ini dengan sangat baik, meskipun kondisi global menunjukkan tanda-tanda pelemahan,” tegas Menkeu Sri Mulyani. Kinerja APBN perlu terus dijaga dan diarahkan untuk melindungi masyarakat, mendukung pemulihan, dan menjaga kesinambungan fiskal. Dengan demikian, kinerja solid APBN 2022 dapat terus mendukung optimisme pemulihan ekonomi Indonesia serta mengantisipasi ketidakpastian dan konsolidasi fiskal di 2023. (udy)