Kamis, 9 Februari 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak ada indikasi resesi yang terjadi di Indonesia pada 2023.
“Saya kira tidak ada hal-hal yang akan membawa kita pada krisis itu, saya kira juga di Asean seperti itu, berbeda halnya dengan negara-negara di Eropa,” kata JK di sela-sela acara pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha KAHMI (Hipka) di Jakarta, Rabu (8/2).
Meskipun demikian, JK berharap agar Indonesia betul-betul terhindar dari krisis, pemerintah dapat memberi peluang usaha kepada para pengusaha, sehingga bekerja sebaik-baiknya dan melakukan investasi di berbagai bidang.
“Para pengusaha harus bekerja dengan baik, melakukan investasi dan pemerintah harus memberi peluang lebih baik,” harapnya.
Di sisi lain, JK juga mengingatkan jangan mendasarkan agama sebagai “pertimbangan utama” dalam berbisnis. “Kalau kita ke Mekkah (Arab Saudi), ke toko Bin Dawood (misalnya) beli peralatan, dari sandal sampai kopiah made in china. Hampir sulit menemukan made in Indonesia. Tak bisa dikatakan ‘eh beli dari kita karena sama-sama beragama islam,’ tidak bisa (karena) pembeli membeli produk (atas pertimbangan) baik, murah, dan cepat,” kata dia.
Saat berbisnis di bidang otomotif di daerah Sulawesi Selatan, Makassar, dikatakan relasi bisnis yang dilakukan olehnya tak mengenal batasan agama. Mulai dari berhubungan dengan orang Jepang yang bekerja di perusahaan Toyota, hingga menjalin hubungan dengan orang Inggris yang bekerja di perusahaan Astra.
Menimbang ekonomi bagian dari muamalah, ucap JK, maka seluruh kegiatan bisnis dianggap termasuk kategori syariah, kecuali menjual barang yang diharamkan agama.
“Ekonomi bagian dari muamalah yang prinsipnya semua boleh (dijual) terkecuali yang dilarang. Misalnya membuat pabrik tekstil, selama tidak jual bir, alkohol, dan lain sebagainya (yang diharamkan), maka termasuk ekonomi syariah,” ungkap Wapres ke-6 dan ke 10.
Lebih lanjut, ia menganggap bahwa siapa saja yang berkiprah dalam dunia ekonomi syariah jangan selalu membatasi kegiatan bisnis tertentu. Bagi JK, tak ada yang salah secara agama dalam berbisnis selama tak dilarang oleh agama.
“Jangan ekonomi syariah dibilang harus begini, istilahnya (pakai) bahasa Arab. Itu ekonomi Arab, bukan ekonomi syariah, (bahkan) orang Arab sendiri tak seperti itu. Jangan perkecil kesempatan bisnis sehingga orang lain mengambilnya,” ujarnya.
Sementara itu, Bendahara Umum Hipka Mohammad Rafil Perdana mengatakan kehadiran HIPKA dapat menjadi inkubator bisnis para calon konglomerat muslim di Indonesia. Semakin banyak pebisnis anak bangsa tentunya juga akan memberikan daya dorong yang lebih baik terhadap perekonomian.
Hipka merupakan organisasi bisnis dari kalangan pengusaha muslim yang berhimpun di Kadin Indonesia. Acara pengukuhan anggota baru HIPKA angkatan I tahun 2023, merupakan bukti nyata peran HIPKA dalam mendorong lahirnya pengusaha handal dan berdaya saing. (ki)