Senin, 14 Agustus 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.461,2 triliun atau 47,7% Pagu APBN, tumbuh 1,2% (yoy).Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp1.020,4 triliun (45,4% dari Pagu), ditopang Belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp493,0 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp527,4 triliun.
Sebanyak 55,1% dari BPP atau sebesar Rp562,6 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, Pendidikan, dan Infrastruktur. Dari sektor Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, BPP digunakan untuk memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta.
Manfaat perlindungan sosial juga diberikan dalam bentuk bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat dan mesin, serta bantuan ternak. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai jenis subsidi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain: subsidi dan kompensasi listrik untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 Kg untuk 4,0 juta metrik ton, subsidi dan kompensasi untuk 8.654,2 ribu kilo liter BBM, dan subsidi perumahan untuk 111,0 ribu unit.
Di sektor Pendidikan, pemerintah telah merealisasikan Program Indonesia Pintar untuk 11,07 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 718,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (Kemenag) untuk 6,2 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk 197 PTN, serta Kartu Prakerja untuk 586,2 ribu peserta.
Sementara itu, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, pemerintah telah melakukan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur untuk berbagai manfaat, antara lain: sarana dan prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi. Selain itu, alokasi belanja infrastruktur juga digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, antara lain untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu Kepala Keluarga.
Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Juli 2023 telah tersalur sebesar Rp440,9 triliun (54,1% Pagu), tumbuh 6,6% (yoy). Kinerja TKD terutama ditopang realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) akibat naiknya Pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba, dan Migas TA 2023 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang disebabkan peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur. Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, dan Insentif Fiskal masih lebih rendah dibanding tahun lalu dipengaruhi penyiapan syarat salur. Dana Desa lebih rendah karena adanya penyesuaian penggunaan.
Pembiayaan Investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan akhir Juli 2023, Pembiayaan Investasi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 133.200 unit rumah di 386 kota/kabupaten, melalui LMAN untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) meliputi Jalan Tol, Bendungan, Pelabuhan, Irigasi, penyediaan Air Baku, Jalur Kereta Api, Ibu Kota Negara, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk mencerdaskan bangsa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemerintah juga berkomitmen memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Penyaluran hibah melalui LDKPI sejak 2020 – Juni 2023 telah diberikan untuk 34 negara.
Pendapatan Negara s.d. Juli 2023 Masih Tumbuh Positif
Realisasi Pendapatan Negara hingga Juli 2023 mencapai Rp1.614,8 triliun (65,6% dari Target APBN 2023), tumbuh 4,1% (yoy). Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.
Hingga akhir Juli 2023, penerimaan Pajak tetap tumbuh positif, terutama didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik pada semester I Tahun 2023, yaitu mencapai Rp1.109,1 triliun (64,6% dari Target), tumbuh 7,8% (yoy). Dari sisi sektoral, seluruh sektor utama masih mencatat pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan tahun 2022.
Per 31 Juli 2023, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai menurun dipengaruhi penurunan Bea Keluar dan Cukai, sedangkan Penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif meskipun melambat. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp149,8 triliun (49,4% dari Target, turun 19,1% yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 3,82% (yoy), didorong oleh kenaikan tarif efektif dan menguatnya kurs USD meskipun terjadi penurunan basis impor. Sementara itu, Penerimaan Cukai menurun 8,54% (yoy) karena total produksi yang menurun utamanya dari Golongan 1. Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 81,34% (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPOyang mendorong tingginya ekspor CPO pada 2022, serta turunnya volume ekspor mineral.
Realisasi PNBP tetap meningkat di tengah fluktuasi harga komoditas, yaitu mencapai Rp355,5 triliun (80,6% Target APBN), tumbuh 5,4% (yoy). Capaian positif ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan SDA non-Migas (135,0% dari Target) yang disebabkan oleh penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batu bara dengan berlakunya PP 26/2022 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang Belaku pada Kementerian Energi dan SDM. Selain itu, realisasi pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mencapai 122,7% dari Target, juga turut meningkatkan PNBP, didorong setoran dividen BUMN perbankan dan non-perbankan. Sementara itu, pendapatan SDA Migas (52,6% dari Target) melambat disebabkan oleh menurunnya Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi. PNBP Lainnya (84,8% dari Target) juga mengalami penurunan antara lain disebabkan oleh penurunan pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT). Realisasi pendapatan BLU (51,6% dari Target) melambat dibandingkan bulan sebelumnya, namun secara year-on-year sama dengan pertumbuhan pada Juli 2022.
Pembiayaan APBN Tetap dalam Batas Aman Hingga Juli 2023
Surplus APBN bulan Juli mencapai Rp153,5 triliun atau 0,72% PDB, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan utang (neto) melalui SBN dan pinjaman hingga akhir Juli 2023 terealisasi sebesar Rp194,9 triliun (28,0% Target), atau turun 17,8% (yoy). Seiring kinerja positif APBN, defisit diproyeksikan lebih rendah, sehingga berpotensi mengurangi kebutuhan pembiayaan utang. Menyusul afirmasi peringkat kredit oleh S&P sebelumnya, lembaga pemeringkat kredit R&I menaikkan outlook credit rating Indonesia dari stable menjadi positif didukung kinerja kebijakan ekonomi yang kredibel di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, antisipasi terus dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap dinamika pasar keuangan global.
Kkinerja ekonomi domestik terus menunjukkan penguatan di tengah tantangan dan perlambatan ekonomi global dengan pertumbuhan Triwulan II yang melampaui ekspektasi pasar. Kinerja positif APBN berlanjut sampai dengan bulan Juli 2023 di mana APBN terjaga surplus seiring kinerja belanja negara yang bertumbuh, pendapatan yang positif meskipun menunjukkan tren melandai, dan pembiayaan yang antisipatif. APBN terus bekerja keras untuk menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah akan terus mewaspadai dan melakukan antisipasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik.
“Kondisi global yang ditandai dengan ketegangan politik global, kontraksi kegiatan ekonomi negara-negara maju dan negara-negara penting, volatilitas di sektor keuangan di beberapa negara maju, juga perlemahan harga komoditas pasti akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Namun kita tetap terjaga secara optimal, APBN bekerja terus kerja keras, kerja menjaga masyarakat, menjaga ekonomi dan menjaga berbagai program-program nasional yang menjadi prioritas,” tegas Menkeu Sri Mulyani. (dya)