Selasa, 21 Januari 2020
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi
Pudjiastuti menegaskan politisi memiliki peran penting dalam rangka mengatasi
permasalahan sengketa Laut Natuna yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Karena kalau saya perhatikan selama lima tahun gabung dalam pemerintahan,
politisi itu make most of the matter. Kalau buruk, maka politisi juga
buruk. Kalau bagus maka politisi harus banyak menjadi countryman. Jadi
negarawan yang peduli rakyat,” kata Susi dalam acara Ngopi Bareng Presiden
PKS bertajuk “Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan” di Gedung DPP
PKS Jakarta Selatan, Senin (20/1).
Menurut dia, berbagai aturan yang ditegakkan pada zamannya seperti tidak ada
“transhipment” (alih muatan) serta pemberantasan penangkapan ikan
ilegal membuat tuna Indonesia semakin banyak dikonsumsi global.
Namun, lanjutnya, untuk dapat mempertahankan keberlanjutan tersebut dinilai
mesti ada komitmen bersama di antara politisi nasional khususnya dalam
menangani Natuna.
Ia melihat politisi itu sangat menentukan dan keberlanjutan dari sebuah bangsa.
“Nasib bangsa dan pembangunan, pertumbuhan, sebuah bangsa dan negara itu
sangat bergantung pada kualitas politisinya,” katanya.
Susi menyebutkan kalau anggota DPR memiliki prinsip maka ia akan berjuang keras
untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa termasuk kedaulatan negara.
Sebelumnya terkait dengan Natuna, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
mengoptimalkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang telah dibuat
dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan sumber daya Laut Natuna untuk
kepentingan nasional dan khususnya nelayan lokal.
“Sekarang ada SKPT yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan
terus optimalkan SKPT ini,” kata Menteri Edhy.
Menteri Edhy telah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
melaut para nelayan di Natuna, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan,
cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.
Ia mencontohkan, sebelumnya sudah ada bantuan kapal yang berbahan fiber, tetapi
ternyata nelayan setempat inginnya kayu.
“Kami sudah diingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah
bisa dan sedang kami persiapkan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Ke depannya, Menteri Edhy menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
akan berkoordinasi pula dengan pemda agar bantuan yang diberikan sesuai dengan
kebutuhan nelayan.
Sebelumnya, pengamat kebijakan kemaritiman Moh Abdi Suhufan menginginkan
kebijakan pemerintah dapat lebih memprioritaskan nelayan lokal dibandingkan
dengan nelayan dari daerah lainnya dalam rangka memberdayakan potensi sumber
daya alam di kawasan perairan Natuna.
“Prioritaskan nelayan lokal dengan tingkatkan kapasitas mereka dan berikan
pendampingan,” kata Abdi Suhufan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian
Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu. (sr)