Jumat, 1 Desember 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM- Bank Indonesia (BI) kin tengah mengembangkan pusat data pembayaran dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Pusat data pembayaran tersebut rencananya akan diimplementasikan dalam lima tahun ke depan.
“Lima tahun ke depan, membangun pusat data dari data QRIS, data BI-FAST, data SNAP dengan standar bahasa yang sama. Kita akan membuat pusat data, kemudian kita kerja sama dengan industri-industri,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam acara Bank Indonesia Bersama Masyarakat (Birama) di Jakarta, Kamis (30/11).
Menurut dia, nantinya pusat data pembayaran akan berstandar ISO 20022 sehingga dapat dimanfaatkan sebagai inovasi dalam sistem pembayaran. Selain itu, digitalisasi pembayaran itu juga dapat digunakan guna mendukung kebijakan BI, pemerintah Indonesia, serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Data anda itu nanti bisa kita AI-kan, bisa kita gunakan untuk inovasi dalam pembayaran pakai biometrik dan lain-lainnya,” jelas Perry.
Lebih lanjut, Perry juga menjamin keamanan data masyarakat saat penerapan pusat data pembayaran nanti. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), nantinya data yang dibagikan yakni hanya data publik atau data yang bersifat know your customer.
“Data yang harus di-share kepada masing-masing adalah data yang berkaitan dengan know your customer, anti money laundering, dan terorisme. Perlindungan konsumen itu harus, sesuai dengan undang-undang untuk perlindungan data pribadi dan teknologi informasi,” terang Perry.
Ia juga menambahkan bahwa data yang bersifat pribadi tetap tidak boleh dibagikan.
Sebelumnya, Perry juga menyampaikan bahwa BI tengah melakukan pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 yang lebih modern, multi-currency dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter BI. Begitu juga Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang mana semakin diperluas jangkauan layanannya ke India, Jepang, Tiongkok, hingga Uni Emirat Arab pada 2024. (sr)