Rabu, 11 September 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan
membiayai eksplorasi wilayah kerja panas bumi terlebih dahulu sebelum
dilelang ke investor.
“Eksplorasi sudah dilakukan di Wesan, Nusa Tenggara Timur, dan berikutnya
di Jailolo Halmahera Barat, Maluku Utara. Pengeborannya dibiayai pemerintah
setelah itu baru dilelang ke pengembang,” kata Dirjen Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijastoto saat
meninjau proyek panas bumi di Solok Selatan, Sumbar, Selasa (10/9).
Pemerintah, kata dia, akan menyediakan data sampai pengeboran sebelum
diserahkan kepada pengembang.
Dia mengatakan, pemerintah juga menyediakan dana kompetitif yang bisa
menanggung sebagian risiko eksplorasi panas bumi.
“Dengan kurangnya risiko, akan membuat investasi panas bumi menarik bagi
pengembang,” ujarnya.
Selain itu, untuk menarik minat investor, pihaknya akan mengupayakan kebijakan
insentif untuk mendorong panas bumi, dan ini sedang dibahas dengan
Kementerian Keuangan.
“Kebijakan insentif panas bumi juga sedang dibahas dengan Kementerian
Keuangan,” katanya.
Sedangkan, soal perizinan kata dia, semua sudah dipermudah dan disederhanakan
serta sekarang bisa dilakukan secara daring.
Panas bumi di Indonesia yang termanfaatkan baru 2.000 MW, dari potensi
29.000 MW.
Menurut dia, apabila Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN
yang ditargetkan 6.000 MW pada 2025 tercapai, maka bisa menghemat impor minyak
mentah 100 ribu barel per hari.
“Sekarang mencari lapangan minyak 5.000 barel per hari saja susah,
makanya kita impor dan apabila RUPTL ini berhasil maka bisa menghindari impor
minyak 100 ribu barel per hari,” ujarnya.
Pihaknya juga mendorong agar proyek panas bumi di Solok Selatan oleh PT Supreme
Energy Muaralabuh bisa segera memasuki tahap selanjutnya atau unit kedua.
Sementara EVP SEML Priyandaru Effendi yang mengelola panas bumi Solok Selatan
mengatakan, sebelum masuk tahap berikutnya atau unit dua, ada sedikit masalah
komersial dengan PT PLN yang harus diselesaikan.
“Permasalahan komersial itu secepatnya akan kami selesaikan dengan
PLN, sehingga tahap dua bisa segera digarap,” ujarnya.
Untuk komersial tahap satu, katanya, paling telat pertengahan Desember sudah
selesai dan sekarang baru uji coba. “Pertengahan Desember paling lambat
kami sudah lancar menyalurkan ke PLN,” ujarnya. (ki)