Jumat, 6 Maret 2020
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut
Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan memberikan insentif pajak dengan
skema tax holiday dan tax allowance bagi industri yang
membangun sentra produksi di kawasan timur Indonesia.
“Sehingga nantinya bisa jangan terlalu banyak barang dari Jawa diangkut ke
sana lagi karena biaya,” kata Luhut, Kamis (5/3).
Luhut mengatakan pemerintah sedang memilah sektor industri yang akan mendapat
insentif tersebut. Namun, pada tahap awal, industri makanan dan minuman serta
industri bahan baku seperti semen dipastikan akan mendapat insentif tersebut.
“Tergantung sektor-sektornya yang membutuhkan. Tapi wilayahnya Indonesia
di bagian timur, Makassar sampai ke Papua. Sehingga buat keadilan di
timur,” ujar dia.
Tax holiday merupakan fasilitas pajak yang berlaku untuk perusahaan baru
berdiri yang diberikan kebebasan pembayaran pajak penghasilan badan dalam
periode tertentu.
Sedangkan Tax allowance juga termasuk salah satu fasilitas pajak yang
diberikan kepada investor untuk mengurangi pajak yang dihitung berdasarkan
besar jumlah investasi yang ditanamkan.
Pemberian insentif ini merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan pemerintah
terhadap program konektivitas tol laut.
Pemerintah ingin meningkatkan efektivitas transportasi tol laut dalam menekan
kesenjangan harga barang di Pulau Jawa dan bagian timur Indonesia.
“Industri-industri yang dibangun di Indonesia timur untuk memenuhi
kebutuhan indonesia timur, sehingga bisa jangan terlalu banyak dari Jawa
diangkut ke sana lagi karena biaya,” ujar Luhut.
Pemerintah sebelumnya mendeteksi adanya dugaan praktik monopoli dalam
transportasi barang di program tol laut. Maka itu, kata Luhut, agen distribusi
barang dalam tol laut akan mencakup dari dua hingga tiga perusahaan.
“Nanti yang menjadi agen melakukan distribusi barang ini tidak hanya satu,
tetap paling tidak dua-tiga sehingga tidak ada monopoli untuk satu
perusahaan,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk meningkatkan
kontribusi dari transportasi tol laut ke kegiatan-kegiatan ekonomi. Per
September 2019, kontribusi tol laut hanya sebesar 0,3% .Kontribusi itu paling
kecil dibandingkan andil dari transportasi darat yang sebesar 2,47% terhadap
PDB dan transportasi udara yang sebesar 1,62% terhadap PDB.
“Peranan transportasi laut selama ini sangat rendah, justru menurun dari
0,34% di tahun 2014 menjadi 0,32% di
tahun 2019. Inilah yang harus dilihat lagi karena kalau saya lihat di wilayah
bagian timur, saya lihat tol laut kita, sudah terakhir saya tidak tahu, berapa
tambahan trayek yang ada,” ujar Jokowi.
Jokowi melihat biaya logistik antarpropinsi dan antarpulau di Indonesia masih
mahal. Akibatnya harga barang di luar wilayah Jawa menjadi tidak kompetitif dan
menimbulkan disparitas (kesenjangan) harga.
“Biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, dari Jakarta ke Medan, Jakarta
ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar, jauh lebih mahal dibandingkan biaya
pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hongkong, Jakarta ke Bangkok
(Thailand) dan Jakarta ke Shanghai (China). Begitu pula biaya pengiriman dari
Surabaya ke Makassar, jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke
Singapura,” ujarnya. (ki)