Kamis, 19 Maret 2020
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan
perpajakan sejak Januari hingga Februari 2020 sebesar Rp 178 triliun atau 9,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2020 Rp 1.865,7 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh 0,3% dibandingkan periode sama tahun lalu yaitu
sebesar Rp 177,4 triliun dan meningkat dari Januari 2020 Rp 84,66 triliun.
“Dari sisi perpajakan telah dikumpulkan Rp178 triliun, itu 9,5% dari target dan
dalam hal ini tumbuh 0,3%,” katanya, Rabu (18/3).
Penerimaan perpajakan tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Pajak termasuk
PPh migas sebesar Rp 152,9 triliun atau 9,3% dari target Rp 1.642,6 triliun
dan terkontraksi 5% dibandingkan
Februari 2019 Rp 160,9 triliun
“Pertumbuhan pajak turun 5% karena PPh
migas Rp 6,6 triliun, jadi kurs masih kuat namun lifting minyak lebih
rendah, itu kenapa PPh migas kita drop sangat dalam atau terkontraksi 36,8%
dibanding tahun lalu yang berhasil tumbuh 34,8%,” jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan pajak nonmigas yang realisasinya pada Februari 2020 Rp 146,3
triliun turut mengalami kontraksi 2,7% dibanding periode sama tahun lalu Rp 150,4
triliun.
Penurunan pajak nonmigas diakibatkan oleh PPh nonmigas yang realisasinya untuk
Februari 2020 Rp 89 triliun turun 3% dibanding Februari tahun lalu Rp 91,8 triliun
dan PPN Rp 55,9 triliun turun 2,7% dibanding periode sama 2019 Rp 57,5 triliun.
Sementara untuk PBB yang realisasinya Rp 300 miliar naik hingga 95% daripada
Februari 2019 Rp 200 miliar serta pajak lainnya Rp1 triliun yang merupakan 13,2%
dari target APBN 2020 Rp 7,9 triliun.
“PPh impor mengalami penurunan sangat dalam dibanding tahun lalu ini karena
impor kita negatif dan yang masih positif PPh OP tumbuh 18,8%. PPh badan
terkontraksi 19,57% berarti kondisi korporasi Indonesia tertekan cukup dalam,”
katanya.
Tak hanya itu, penerimaan perpajakan juga berasal dari Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai sebesar Rp 25 triliun atau 11,2% dari target APBN 2020 Rp 223,1 triliun dan
meningkat 51,5% dibanding Februari 2019 Rp 16,5 triliun.
Realisasi tersebut berasal dari cukai yang hingga Februari 2020 penerimaannya
sebesar Rp 19,1 triliun atau tumbuh 89,2% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 10,1
triliun dan pajak perdagangan internasional Rp 6 triliun.
Pajak perdagangan internasional yang 14% dari target APBN Rp 42,6 triliun itu terkontraksi
hingga 7,3% dibanding periode Februari tahun lalu Rp 6,5 triliun.
Penurunan realisasi pajak perdagangan internasional disebabkan oleh bea masuk
yang terkontraksi sebesar 5,7% yaitu Rp 5,5 triliun dibanding periode sama 2019
Rp 5,8 triliun.
Bea keluar pun turut terkontraksi hingga mencapai 22% yaitu realisasinya hanya
Rp 500 miliar sedangkan periode sama tahun lalu Rp 600 miliar.
“Kita lakukan penertiban rokok ilegal bahwa legal dilindungi meskipun dalam
porsi yang juga agak sulit sekarang karena daya beli turun,” kata Dirjen Bea
Cukai Heru Pambudi.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan pihaknya
telah menyiapkan strategi untuk mendorong penerimaan perpajakan yang salah
satunya memberikan stimulus pada beberapa sektor.
“Contohnya sektor yang memberikan kontribusi untuk PPN. Jadi tidak hanya
mengurangi tingkat defisit tapi juga memberikan dampak menjaga pajak khusus PPN
akan terjaga,” kata Suryo. (sr)