Jumat, 4 Oktober 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro
menyebutkan ibu kota baru yang akan terletak di perbatasan antara Kabupaten
Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berkapasitas maksimal
3 juta penduduk.
Ia menuturkan desain ibu kota baru pada tahap awal memang hanya berkapasitas
untuk 1,5 juta orang dengan luas wilayah 40 ribu hektare, namun masih bisa
diperluas hingga 180 ribu hektare setelah tahap awal tersebut selesai
pembangunannya.
“Masih ada 180 ribu hektare yang dicadangkan. Itu bisa di atas 1,5 juta bisa
sampai dua kali lipat sekitar tiga juta. PNS yang pindah perkiraannya sekitar
hampir 200 ribu itu sudah termasuk di 1,5 juta,” katanya di Hotel Pullman,
Jakarta, Kamis (3/10).
Di sisi lain, berbagai perkembangan dan pembangunan yang dilakukan akan tetap
terkendali sehingga tidak merugikan lingkungan aslinya, antara lain dengan
membatasi kegiatannya yaitu hanya untuk kantor pemerintahan, pendidikan, dan
lainnya.
“Kotanya inklusif tapi perkembangan dan pertumbuhannya ada kendali supaya tidak
melebar ke mana-mana jadi tidak dilepas untuk semua sektor,” ujarnya.
Bambang menyebutkan nantinya ibu kota baru juga akan menjadi salah satu tujuan
urbanisasi sehingga daerah yang tadinya sedikit sekali penghuninya menjadi kota
dengan kepadatan tertentu.
Hal tersebut juga menjadi alasan bagi pemerintah untuk membangun ibu kota baru
dengan berbagai jenis infrastruktur yang terdepan dan terbaik sehingga bisa
menjadi referensi bagi kota lainnya.
“Misalnya airnya bisa langsung diminum, gasnya langsung jaringan ke setiap
rumah, saluran pembuangan juga setiap rumah ada saluran langsung ke pengelolaan
air limbahnya, dan transportasi publiknya juga yang berbasis rel,” katanya.
Selain itu, Bambang menuturkan pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam
menentukan gagasan desain kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang bertujuan untuk
memperoleh berbagai ide dari talent terbaik tentang perencanaan kota.
“Pemerintah punya dasarnya tapi kan kita ingin melibatkan masyarakat untuk
berpartisipasi. Kita meminta ide dari para pihak terbaik tentang perencanaan
kota supaya mereka mengamatinya dan kita pilih lalu kita terapkan ke master
plan,” ujarnya. (ki)