Selasa, 20 Oktober 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengikuti rangkaian sidang tahunan World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF) yang sudah terselenggara sejak 5 Oktober 2020. Beberapa kegiatan yang diikuti oleh Menkeu, antara lain G24 Ministers and Governors Meeting, CNBC Debates on the Global Economy, dan International Monetary Fund Connect-Early Warning Exercise (IMFC-EWE). Pada seluruh pertemuan, Menkeu senantiasa menekankan pentingnya kesetaraan akses vaksin antara negara maju dan negara berkembang, serta optimalisasi bauran kebijakan fiskal, makroprudensial, dan moneter.
“WBG dan IMF diharapkan dapat membantu negara berkembang dan emerging dengan financing, knowledge sharing dan convening power yang dimiliki. Negara berkembang dan emerging dapat mengoptimalkan kebijakan fiskal, makroprudensial dan moneter untuk menghadapi krisis pandemi. Untuk itu, WBG dan IMF dapat membantu dengan memberi sinyal positif kepada pasar, khususnya rating agencies dan investor bahwa kebijakan one-off burden sharing yang prudent dapat dilakukan dengan aman,” ujar Menkeu. Menkeu juga mengharapkan agar tingkat bunga di negara berkembang dan emerging dapat lebih murah agar negara miskin tidak dibebani dengan bunga lebih tinggi. Lebih lanjut, untuk mendukung pemulihan hijau dan inklusif, pasar diharapkan mengapresiasi penerbitan obligasi hijau atau green bond, misalnya dengan cara mengakomodir tingkat imbal hasil atau yield yang lebih rendah.
Dalam Ministerial Conclave: Investing in Human Capital in the Time of Covid-19 (terselenggara 8 Oktober 2020), para pemimpin global membahas strategi mobilisasi pendanaan dan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam merespons dampak Covid-19. Menkeu menyampaikan bahwa Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan SDM di tengah kondisi yang luar biasa saat ini. “Investasi dalam human capital adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Sejak awal terjadinya pandemi, Pemerintah Indonesia fokus dalam memberikan perlindungan terhadap manusia dengan meningkatkan anggaran, melebarkan defisit fiskal, dan memprioritaskan belanja kebutuhan darurat,” kata Menkeu. Selain perlindungan kesehatan dan sosial, di saat bersamaan, pemerintah juga terus melakukan reformasi.
Pada CNBC Debates on the Global Economy (terselenggara 15 Oktober 2020), Menkeu bersanding dengan tokoh-tokoh penting seperti Managing Director of the IMF Kristalina Georgieva, Gubernur Bank Sentral Uni Eropa Christine Lagarde, dan Chair of the Board of Gavi Ngozi Okonjo-Iweala. Menkeu berbagi pengalaman Indonesia dalam menghadapi dampak ekonomi Covid-19 yang salah satunya dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Para tokoh ini menyepakati bahwa pengambilan kebijakan harus berani demi pemulihan ekonomi yang kuat dan tahan lama, serta bahwa peran kerja sama internasional sangat krusial dalam memerangi krisis.
Sedangkan pada International Monetary Fund Connect-Early Warning Exercise (IMFC-EWE) (terselenggara 15 Oktober 2020), yang hampir selalu dihadiri Menkeu setiap tahunnya, Menkeu menekankan pentingnya mitigasi risiko fragmentasi ekonomi global ke depan, kebijakan makro dan keuangan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan, serta kebijakan dan pinjaman IMF yang disarankan beradaptasi dengan keadaan saat ini.
Dalam rangkaian sidang tahunan WB-IMF ini, IMF juga meluncurkan World Economic Outlook (WEO) terbaru. Dalam laporan tersebut, IMF memroyeksikan resesi ekonomi tahun 2020, di mana ekonomi global 2020 terkontraksi -4,4% (year on year), lebih baik dari proyeksi Juni yaitu -5,2%. Hal ini didorong oleh kinerja pemulihan ekonomi negara maju lebih cepat dari ekspektasi awal, meski negara berkembang justru mengalami koreksi lebih dalam.
Di kuartal ketiga, tanda-tanda pemulihan ekonomi terlihat lebih kuat dibanding kuartal sebelumnya. Lebih lanjut dalam rilis WEO, pertumbuhan ekonomi global 2021 diperkirakan lebih moderat pada 5,2% dibanding perkiraan sebelumnya, menggambarkan masih adanya risiko pandemi yang mendorong negara untuk tetap melakukan physical distancing meski sudah mulai tersedia vaksin. Dalam jangka menengah, pertumbuhan akan mengalami moderasi dari tingkat rebound di tahun 2021. “Oleh sebab itu, reformasi struktural dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan akibat resesi. IMF mengatakan bahwa krisis kali ini merupakan krisis terburuk kedua setelah great depression, sehingga diperlukan penanganan yang serius melalui reformasi dan inovasi kebijakan masing-masing negara maupun internasional,” jelas Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. (rud)