Jumat, 23 Oktober 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Kinerja para menteri di Kabinet Kerja, terutama di bidang perekonomian agar dievaluasi sebagai tindak lanjut dan pertimbangan satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ru Amin.
“Yang paling utama harapan kita, supaya Presiden juga mengevaluasi kinerja (menteri) kabinet yang selama ini tidak sesuai dengan harapan, terutama di bidang perekonomian,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang , Kamis (22/10)
Menurut Sarman, masalah ego sektoral antarkementerian/lembaga, maupun pemerintah provinsi masih terlihat, terutama pada pengambilan kebijakan menghadapi pandemi COVID-19.
Sarman yang juga Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengapresiasi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang “cekatan” dalam merespons sinyal perlambatan ekonomi saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia.
“Kami mengapresiasi Presiden dalam merespons berbagai kebijakan menghadapi COVID-19 ini dari stimulus, relaksasi, bantuan kepada UMKM, subsidi kepada pekerja, hingga bantuan sosial kepada masyarakat,” kata Sarman.
Dengan berbagai bantuan, stimulus dan relaksasi kebijakan yang diberikan pemerintah, dinilai dapat menjaga daya beli masyarakat agar tidak terlalu jatuh pada masa pandemi.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menganggarkan Rp 695,2 triliun di APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jumlah itu sudah ditingkatkan dari pagu anggaran sebelumnya yang sebesar Rp 405,1 triliun.
Selain itu, para pengusaha juga berharap agar Pemerintah dapat segera menyusun aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di sisa akhir tahun 2020 ini.
“Segala peraturan turunannya ini kita harap dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusi supaya gairah ekonomi semakin bagus, dan yang paling penting, pertumbuhan ekonomi di 2021 bisa kembali positif dan kita keluar dari resesi,” kata dia. (ki)