Selasa, 22 Desember 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir November tercatat mencapai Rp1.423,02 triliun atau 83,71% dari target APBN Perpres 72/2020. Capaian pada bulan November membaik dari pertumbuhan periode Januari-Oktober 2020 meski masih terkontraksi, tumbuh negatif 15,13% seiring masih terbatasnya aktivitas ekonomi.
Capaian Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai, dimana realisasi penerimaan Pajak telah mencapai Rp925,3 triliun atau 77,19% terhadap APBN Perpres 72/2020. Penerimaan bulan November kembali melanjutkan tren perbaikan penerimaan pajak dibandingkan pada kuartal III. Pemulihan terbatas terlihat pada mayoritas jenis pajak utama dan sektor usaha utama serta efektifnya upaya yang dilakukan.
Secara nominal, realisasi penerimaan pajak ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Lebih detail, kinerja PPh OP dan PPh Badan membaik pada bulan November. Kinerja PPN DN membaik seiring dengan selesainya periode pengetatan PSBB pada pertengahan Oktober, sedangkan PPN Impor yang menunjukkan perbaikan memberi sinyal membaiknya pasokan impor dan aktivitas produksi.
“Penerimaan masih akan terus berakselerasi sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan pemanfaatan insentif pajak serta restitusi. Sementara itu pemulihan sektoral masih berlanjut meskipun terbatas, terlihat dari membaiknya kinerja beberapa sektor utama, seperti sektor Perdagangan, sektor Pertambangan, sektor Jasa Keuangan dan sektor Jasa Usaha,” kata Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Senin.
Selanjutnya, penerimaan perpajakan yang bersumber dari Kepabeanan dan Cukai realisasinya telah mencapai Rp183,5 triliun atau 89,21% terhadap pagu APBN Perpres 72/2020, dengan pertumbuhan sebesar 4,12% (yoy) didorong penerimaan bea keluar dan cukai. Penerimaan kepabeanan dan cukai diproyeksikan akan mencatat surplus ditopang pertumbuhan bea keluar akibat kinerja komoditas tembaga, bauksit, sawit dan biji kakao yang meningkat permintaannya dan kebijakan cukai Pemerintah yang efektif.
Realisasi PNBP sampai dengan akhir November 2020 mencapai Rp304,91 triliun atau 103,66% terhadap APBN Perpres 72/2020. Realisasi PNBP tersebut berasal dari PNBP SDA sebesar Rp88,77 triliun, PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar Rp66,05 triliun, PNBP Lainnya sebesar Rp92,92 triliun, dan pendapatan BLU sebesar Rp57,17 triliun. PNBP juga berpotensi melebihi target seiring meningkatnya harga komoditas dan aktivitas pelayanan publik.
Sementara itu, realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir November 2020 sebesar Rp2.306,71 triliun atau sekitar 84,21% dari APBN Perpres 72/2020. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.558,68 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp748,03 triliun.
APBN bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi, tercermin dari Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh tinggi yang mencapai 20,49% (yoy), antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp191,36 triliun atau sekitar 112,1% dari pagu APBN Perpres 72/2020. Realisasi bansos tersebut tumbuh 80,73% (yoy) terutama karena didorong adanya perluasan penyaluran bantuan sosial yang ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan. Selanjutnya, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir November 2020 mencapai Rp149,99 triliun atau 78,12% dari target pada APBN Perpres 72/2020, lebih rendah 15,63 % (yoy), terutama dipengaruhi oleh masih rendahnya harga minyak mentah (ICP).
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan November 2020 mencapai Rp748,03 triliun atau 97,9% dari pagu APBN Perpres 72/2020. Persentase realisasi TKDD 2020 lebih baik dibandingkan TA 2019 sebesar 91,1% yang disebabkan kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD. Sementara itu realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp682,94 triliun (98,6% pagu) meningkat dari capaian tahun lalu sebesar 91,1%, ditopang antara lain peningkatan DBH akibat percepatan penyaluran KB DBH dengan jumlah yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp23,5 T.
Selanjutnya, realisasi Dana Desa mencapai Rp65,09 triliun (91,44% pagu). Capaian tersebut merupakan hasil dari upaya perubahan kebijakan penyaluran Dana Desa, yaitu dengan menyederhanakan proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan transfer dari RKUD ke (Rekening Kas Desa) RKD pada waktu yang bersamaan sehingga Dana Desa dapat lebih cepat sampai ke desa.
Kontribusi APBN yang ditunjukkan dengan akselerasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD yang meningkat pesat telah diikuti dengan hasil nyata APBN 2020 yang produktif, sangat banyak dan beragam. Dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah merealisasikan: jalan baru sepanjang 208,74 km; pembangunan jembatan sepanjang 5.829,97 m; rel kereta api sepanjang 368,4 (km’sp), dan lainnya. Realisasi di sektor kesehatan di antaranya penambahan gedung/ruang baru puskesmas sebanyak 247 paket, pembangunan/rehab faskes 6 dan 3 lokasi, pengadaan alat kesehatan sebanyak 71.165 unit, Pemerintah juga telah membantu sebanyak 96,7 juta jiwa peserta PBI JKN dan 44,4 juta jiwa peserta PBPU/BP, serta memberikan insentif tenaga kesehatan baik pusat dan daerah, dan lain-lain. Selanjutnya, di sektor pendidikan telah direalisasikan dana BOS Kemenag untuk 8,4 juta siswa, BIS untuk 442 juta siswa pada 216 ribu sekolah, BOS PAUD bagi 5,9 juta anak; membangun/merenovasi sebanyak 755 sekolah SD dan menengah serta 338 sekolah Madrasah dan Keagamaan. Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok miskin dan rentan juga menengah, Pemerintah telah merealisasikan bansos dan subsidi berupa: penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 19,4 juta keluarga, kartu pekerja bagi 5,6 juta penerima, BLT Dana Desa bagi 8 juta penerima, pemberian subsidi bunga UMKM kepada 20,4 juta debitur, subsidi pupuk sebanyak 7,9 juta ton, dan bantuan perumahan berupa 183,3 ribu unit rumah, serta masih banyak lagi.
Menurut Rahayu, keberlanjutan fiskal di tahun 2020 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga November 2020 mencapai Rp883,70 triliun atau sekitar 5,60% PDB. Realisasi pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp1.104,81 triliun utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp1.065,11 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp1.044,26 triliun dan Pinjaman (neto) sebesar Rp20,85 triliun.
Sampai dengan pertengahan Desember 2020, realisasi pembiayaan anggaran mencapai 98,7% dimana penerbitan SBN melalui lelang telah terpenuhi 100%, sisanya akan dipenuhi dari pencairan pinjaman program.
Sementara itu, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun dengan perincian SBSN sebesar Rp33,78 triliun dan SUN sebesar Rp42,07 triliun. Sedangkan realisasi penerbitan SBN untuk pembiayaan Public Goods sesuai SKB II (Burden Sharing) telah terpenuhi semuanya yaitu Rp397,56 triliun.
“Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp29,62 triliun atau tumbuh 32,3% (yoy) yang diberikan kepada BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent) dan akuntabilitas serta menjaga risiko tetap terkendali,” jelas Rahayu.
Dengan demikian, lanjutnya, kinerja APBN hingga bulan November masih on track, belanja negara menjadi motor utama pertumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung momentum perbaikan ekonomi.
“Optimisme pemulihan ekonomi meningkat seiring perkembangan vaksin yang memberikan harapan di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang masih memerlukan penanganan serius. Pemerintah berupaya menyediakan dan memastikan efektivitas vaksin Covid-19 dalam mengendalikan kasus, dengan terus mengajak masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan,” paparnya. (rud)