Barang Kena Cukai yang Dirampas Negara di Bawah Pengawasan Menkeu

Rabu, 25 Agustus 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah menegaskan,   barang kena cukai dan barang-barang lain, seperti  sarana pengangkut yang digunakan  untuk mengangkut barang kena cukai,  yang  tersangkut tindak pidana  di  bidang cukai berdasarkan putusan pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap   dinyatakan dirampas  untuk negara.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor 136/PMK.04/2010 disebutkan bahwa  barang kena cukai  dan barang-barang lain tersebut  berada di bawah pengawasan  Menteri Keuangan (Menkeu)  selaku pengelola   kekayaan negara.

Sementara Kepala Kantor Pelayanan  Utama Bea dan Cukai  (selanjutnya: Kantor) tempat terjadinya  tindak pidana  di bidang cukai,   menerima penyerahan  barang kena cukai   dan barang-barang   lain  yang dinyatakan  dirampas  untuk negara  dari  jaksa  selaku pelaksana   putusan pengadilan.

Atas penyerahan  barang kena cukai  dan barang-barang lain  yang    dinyatakan dirampas  untuk negara, Kepala Kantor    mengadministrasikan  barang kena cukai  dan barang-barang lain  yang dirampas untuk negara dengan baik dan benar.

Selanjutnya,  Kepala Kantor    menimbun barang    yang dirampas untuk negara di  tempat penimbunan  pabean   atau tempat   penimbunan lain  yang  berfungsi sebagai tempat penimbunan   pabean  yang ditetapkan oleh Kepala Kantor  atas nama Menkeu.

Pelanggar tidak Dikenal

Sementara itu,   barang kena cukai    dan barang-barang lain    yang berasal dari   pelanggar tidak dikenal  dikuasai oleh negara  dan berada di bawah  pengawasan Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai.

Barang  yang  dikuasai negara  ditempatkan di  tempat penimbunan pabean   atau tempat lain yang  berfungsi  sebagai tempat penimbunan pabean  yang ditetapkan oleh  Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan.

Terhadap    barang kena cukai  dan barang-barang lain  yang berasal dari   pelanggar tidak dikenal, setelah 14 hari sejak dikuasai   negara pelanggarnya  tetap tidak diketahui,   dinyatakan menjadi  milik negara.

Artikel Terkait:   Indonesia makin Menarik Bagi Investor

Pemilik tak Diketahui

Ditegaskan pula dalam PMK itu bahwa barang kena cukai  yang belum diselesaikan kewajiban cukainya, yang pemiliknya   tidak diketahui, dinyatakan dikuasai negara dan berada di  bawah  pengawasan Direktorat  Jenderal  Bea dan Cukai.

PMK  yang berlaku mulai 28 Agustus 2010  itu  menugaskan Kepala Kantor  untuk segera mengumumkan   secara resmi  pada  Kantor yang bersangkutan   mengenai kewajiban   bagi pemilik  barang kena cukai  yang dikuasai negara , untuk menyelesaikan kewajibannya  dalam jangka waktu 30  hari  sejak dikuasai negara.

Bila dalam jangka waktu 30  hari  yang bersangkutan  tidak menyelesaikan  kewajibannya,  barang kena cukai   dinyatakan menjadi milik  negara. (ra)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com