Bebas Bersyarat (Bagian 1): Metamorfosis Norma

Kamis, 15 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Dalam penetapan calon pasangan terdapat serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi seperti diatur dalam Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam huruf f pasal tersebut diatur, “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”

“Ketentuan tersebut telah mengalami metamorfosis norma menjadi ketentuan bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009. Salah satu pertimbangan yang mendasari Putusan MK tersebut adalah mengingat kekhususan-kekhususan karakter jabatan-jabatan publik tertentu menyebabkan tidak semua  jabatan publik  dapat demikian saja ditentukan persyaratan dengan menggunakan rumusan norma yang bersifat umum,” kata Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, gurubesar Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum Untag Surabaya, di diskusi terbatas, di Jakarta, pekan lalu.

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu pembedaan persyaratan, antara lain, pertama, jabatan publik yang dipilih (elected officials) dan jabatan publik yang diangkat (appointed officials). Kedua, jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih bersifat melayani dan jabatan publik di bidang legislatif yang bersifat menyalurkan aspirasi rakyat. Dan, ketiga, jabatan publik yang karena tugasnya membutuhkan kepercayaan yang sangat tinggi seperti hakim dan aparat penegak hukum lainnya dan pejabat yang mengelola keuangan negara.

Selain itu, dalam merumuskan persyaratan bagi jabatan publik yang sama karakternya juga harus dengan persyaratan yang sama agar jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum. Di samping itu, norma hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas yang mendasarinya, yaitu keadilan karena kehadiran moral dalam hukum dilambangkan dengan keadilan.

MK berpandangan bahwa norma hukum mengenai persyaratan bagi seseorang untuk dapat menduduki atau mencalonkan diri dalam suatu jabatan publik yang mengabaikan keadilan sebagai lambang kehadiran moralitas dalam hukum, meskipun telah dibuat melalui prosedur yang semestinya oleh pembentuk undang-undang bukanlah hukum.

“Berdasarkan perspektif ini MK mempertimbangkan apakah cukup adil dari segi moralitas hukum apabila norma hukum mengenai persyaratan aquo dibandingkan dengan pemberian amnesti dengan mereka yang terlibat dalam PRRI/Permesta dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta ditiadakannya persyaratan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberontakan G30S/PKI untuk menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD,” kata Zudan.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu isu seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalam proses itu terakumulasi berbagai kepentingan, seperti kepentingan politik, bisnis, serta untuk melanggengkan kekuasaan. Pada 2010 ini akan dilaksanakan kurang lebih 244 pilkada. Menyimak peta pelaksanaan pilkada pada semester pertama tahun 2010, terdapat berbagai persoalan yang perlu diantisipasi agar penyelenggaraan pilkada berlangsung secara jujur, langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. Beberapa persoalan yang mengemuka, antara lain, adalah penetapan pasangan calon, pelanggaran kampanye, politik uang, penggelembungan suara, daftar pemilih tetap, pelanggaran prosedur, misalnya, tidak dilaluinya penyampaian visi-misi di depan DPRD, serta pelibatan birokrasi sebagai tim kampanye bayangan. (au) (bersambung)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com