Bebas Bersyarat (Bagian 2 – Habis): Peniadaan Norma Hukum Tidak Bisa Digeneralisasi

Jumat, 16 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Proses metamorfosis norma Pasal  58 huruf f terjadi tidak serta merta. Hal ini dapat dilacak bibit-bibitnya sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-17/PUU-I/2003 maupun Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, MK berpendapat bahwa peniadaan norma hukum yang memuat persyaratan tidak pernah dipidana tidak dapat digeneralisir untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih karena terkait dengan pemilihan umum. Hal ini secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan, misalnya karena masih di bawah usia yang dibolehkan UU dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh kekuatan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Untuk jabatan-jabatan yang dipilih, MK dalam pertimbangan hukum putusan No. 14-17/PUU-V/2007 menyatakan, “hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan pada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya.” Oleh karena itu agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya.

Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dengan putusan di atas juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dipilihnya jangka waktu lima tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam pemilu di Indonesia, baik pemilu anggota legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itru bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”

Dalam pelaksanaan pilkada, ketentuan persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimuat dalam Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu telah menggagalkan kemenangan pasangan Dirwan Mahmud dan Hartawan pada pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2008-2013. Pasangan ini digagalkan lewat Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008. Dirwan dinilai tidak jujur karena tidak mengungkapkan bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana yang ancamannya lebih dari lima tahun. Ia dipidana karena kasus pembunuhan.

Demikian pula, kemenangan pasangan calon H Muhammad Syafri Chap dan Hafas Abdullah pada pilkada Kota Tebing Tinggi periode 2010-2015 dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana Putusan MK No. 12/PHPU.D-VIII/2010.

Dalam Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 proses metamorfosis norma menjadi ketentuan Bebas Bersyarat menemukan bentuknya setelah pengujian Pasal 58 huruf f yang dimohonkan oleh Robertus, mantan terpidana. Permohonannya itu dikabulkan MK, yang menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat. Norma hukum tersebut inkonstituional dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak berlaku untuk jabatan yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik  bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Karena telah terjadi metamorfosis, maka empat syarat itu harus terpenuhi secara kumulatif. Dalam hal seorang calon peserta pilkada sedang menjalani pidana, baik pidana penjara maupun percobaan, maka calon tersebut tidak dapat memenuhi kualifikasi Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009.

“Agar metamorfosis norma ini dapat menjadi lebih sempurna, perlu dituangkan kembali dengan norma RUU Pilkada supaya dapat menjadi norma yang memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial,” kata Zudan, mengusulkan. (au)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com