Calon TKI Harus Periksa Kesehatan dan Psikologi

 

Jumat, 30 September 2011

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah  mewajibkan   setiap  calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri  mengikuti  pemeriksaan kesehatan   dan psikologi.

Ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64  Tahun 2011 bahwa  setiap calon TKI  yang akan mengikuti pemeriksaan kesehatan wajib  didata identitasnya dengan dilengkapi data biometric  yang dilaksanakan oleh sarana kesehatan (rumah sakit atau klinik).

Sarana kesehatan  dalam pendataan identitas calon TKI  harus terintegrasi  dalam sistem  online penempatan dan perlindungan  TKI, yang dilaksanakan  oleh Badan  Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Sistem online itu   dapat diakses oleh sarana kesehatan  tanpa dipungut biaya.

Dijelaskan pula bahwa   sarana kesehatan  yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan calon TKI  harus mendapat  penetapan dari Menteri Kesehatan.

Penetapan  itu diberikan setelah  mendapat rekomendasi  dari Kepala Dinas Kesehatan  Provinsi  dan dilakukan penilaian oleh  Tim Penilai.

Tim Penilai tersebut dibentuk oleh Menteri Kesehatan  yang keanggotaannya  terdiri dari  unsur Kementerian Kesehatan,  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  BPN2TKI  dan organisasi  profesi dokter.

Sementara itu, sarana  kesehatan  milik pemerintah daerah  atau swasta  yang dapat melakukan  pemeriksaan kesehatan  calon TKI harus  mengajukan permohonan  penetapan  kepada Menteri Kesehatan.

Penetapan  sebagai sarana kesehatan  untuk pemeriksaan  kesehatan calon TKI  berlaku selama tiga tahun  dan dapat diperpanjang  untuk waktu yang sama.

Pelaksanaan   pemeriksaan kesehatan   calon TKI dilakukan  sesuai dengan  standar pemeriksaan  kesehatan untuk calon  TKI yang ditetapkan  oleh Menteri Kesehatan.

Jenis pemeriksaan  kesehatan calon TKI  meliputi pemeriksaan  fisik lengkap  dan jiwa;  serta pemeriksaan penunjang.

Biayanya sesuai  besaran tarif  yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Perpres yang berlaku mulai 20 September 2011  melarang sarana kesehatan  memungut biaya  pemeriksaan eksehatan di luar ketentuan.    (ra)

Artikel Terkait:   Gandeng BNP2TKI, Kemendag Perluas Pasar TKI

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com