Deponir (Terakhir dari 4 Tulisan) Tepatkah Kebijakan PLT Jaksa Agung?

Selasa, 9 November 2010

JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM—Kebijakan PLT Jaksa Agung Darmono menjatuhkan deponir terhadap kasus dua pimpinan KPK tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah akan terus bersambung menjadi rangkaian masalah. Pasalnya, status tersangka tetap akan melekat pada diri Bibit-Chandra. Tapi kalau diselesaikan lewat proses peradilan, dimana jaksa bisa memberikan alasan kurang cukup bukti dan adanya putusan hukum dari majelis hakim di pengadilan, tentunya tidak akan menimbulkan persoalan hukum yang berlarut-larut.

Proses hukum dapat ditempuh sesuai koridor hukum. Jaksa bisa mengajukan tuntutan bebas murni terhadap kedua tersangka ke pengadilan. Bila hasil pemeriksaan memang menunjukkan sangkaan terhadap Bibit-Chandra tidak terbukti, pengadilan dapat memutuskan perkara itu sesuai tuntutan jaksa.

Dengan demikian, tertutup alasan untuk DPR memanggil Jaksa Agung dalam mempersoalkan kasus di gedung parlemen, lantaran sudah ada keputusan hukum tetap melalui lembaga peradilan. Kecuali ada pengaduan, itupun melalui ombudsman atau Komisi Yudisial untuk mempersoalkannya.

Tentunya, kasus Bibit-Chandra menjadi catatan yang kelam proses hukum, dan ketidakadilan dalam proses penegakan supremasi hukum, karena kasus kedua pimpinan KPK tersebut bisa diberikan hak dispensasi untuk mendapat deponeering, sedangkan warga negara Indonesia lainnya tidak demikian. Contohnnya, kasus korupsi mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, yang dinilai jujur. Syahril Sabirin akhirnya diadili meskipun ia tidak menikmati dana korupsi yang dituduhkan, tapi hanya karena jabatannya dia menandatangani dokumen dan memperkaya orang lain. (Habis) (a. ulfi)

Artikel Terkait:   GBHN Dihidupkan "Pintu Masuk" Amandemen

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com