DJP Bisa Minta Bantuan Negara Mitra untuk Menagih Pajak

 

Selasa, 3 Januari 2012

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  dapat meminta bantuan  penagihan pajak kepada Competent  Authority Negara Mitra Tax Treaty  atas utang pajak  sebagaimana terdapat dalam ketetapan pajak,  Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan  Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali  yang menyebabkan   jumlah pajak yang  masih harus dibayar  bertambah.

PIhak DJP   selaku Competent Authority  di Indonesia  juga wajib menindaklanjuti  permintaan bantuan  penagihan pajak  di wilayah Indonesia  bila dimintakan bantuan dari Competent  Authority  Negara Mitra.

“Dengan aturan ini  diharapkan  akan meningkatkan   penerimaan pajak karena adanya  pencairan tunggakan  pajak,” kata Dedi Rudaedi, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP, Selasa  (3/1).

Aturan yang dia maksud adalah Peraturan Dirjen Pajak  Nomor PER-42/PJ/2011 tentang Tata Cara  Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang  berlaku mulai  28 Desember 2011.

Permintaan bantuan penagihan pajak itu dapat dilakukan oleh DJP  menyangkut beberapa hal.  Antara lain, pertama, terdapat utang  pajak yang masih dapat ditagih berdasarkan  peraturan perudang-undangan perpajakan.

Kedua, wajib  pajak/penanggung pajak  yang terutang pajak tidak terdapat di Indonesia.

Ketiga,   tidak ada lagi harta wajib pajak  atau penanggung pajak di Indonesia yang dapat digunakan untuk melunasi pajak.

Keempat, telah  dilakukan upaya/tindakan  penagihan   maksimal di Indonesia berdasarkan  peraturan perundang-undangan  perpajakan yang berlaku. (ra)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com