Hattrick, dalam Sepekan 3 Kepala Daerah Asal PDIP Ditangkap KPK

Jumat, 8 Juni 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung dan Blitar, pada Rabu, 6 Juni 2018. Hasilnya, dua politikus PDIP yang menjadi kepala daerah di dua tempat tersebut ditetapkan sebagai tersangka suap. Dua hari sebelumnya, KPK mencokok Bupati Purbalingga, Tasdi, yang juga Ketua DPC PDIP Purbalingga.

Kasus pertama yang menjerat Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Ia terlibat dalam perkara suap proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Lembaga antirasuah itu menjerat Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo sebagai tersangka.

Syahri sejatinya saat operasi ini dilakukan masih menjabat Ketua DPC PDIP Tulung Agung sekaligus cabub petahana Tulungagung.

Kedua, terkait suap ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Biltar, yang dijerat yakni Wali Kota Blitar sekaligus Ketua DPC PDIP Blitar, M Samanhudi Anwar.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menuturkan, bahwa OTT ini dilakukan secara pararel atau berbarengan, sebab  institusinya mengendus pihak pemberi suap masih orang yang sama, yakni Susilo Prabowo selaku kontraktor proyek di dua daerah tersebut.

“Tersangka SP (Susilo Prabowo) merupakan salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek-proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 sampai 2018 dan di Blitar,” kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat dinihari, 8 Juni 2018.

Ketiga, kasus yang melibatkan Bupati Purbalingga. Dari enam yang dicokok KPK, empat orang diamankan di Purbalingga, sementara dua orang lainnya diamankan di Jakarta. Bupati Purbalingga Tasdi dan Kepala ULP juga termasuk yang diamankan petugas KPK lantaran diduga melakukan praktik penyuapan proyek pembangunan.

Praduga tak Bersalah

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyesalkan terjadi tiga operasi tangkap tangan atau OTT di tiga daerah, yakni di Tulungagung, Blitar, dan Purbalingga, dalam waktu satu pekan sebelum Lebaran oleh KPK.

“DPR tetap berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan memperhatikan asas persamaan hak di muka hukum (equality before the law) dan praduga tak bersalah (presumption of innocence),” kata Bambang melalui siaran persnya, kemarin.

Atas dasar itu politikus Partai Golkar ini meminta Komisi III DPR RI, untuk mengawasi proses hukum tiga OTT yang dilakukan KPK dalam satu pekan. Karena, mungkin saja KPK melakukan kesalahan.

“Komisi III mengkaji bukti-bukti yang menunjukkan aparat daerah melakukan tindak pidana korupsi, agar KPK tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas penangkapan pelaku (error in persona),” kata Bambang.

Dengan maraknya penangkapan kepala daerah jelang Lebaran, Bambang meminta Komisi II DPR RI untuk melakukan komunikasi dan pengkajian dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, dapat melakukan evaluasi daerah rawan korupsi. (ulf)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com