Ini Implikasi Normalisasi Kebijakan Moneter AS Bagi Perekonomian RI

Jumat, 21 November 2014

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai,  kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, sekecil apapun, akan mengubah keseluruhan konstelasi geo-moneter. Penilaian ulang terhadap risiko investasi dan valuasi aset finansial di pasar global yang akan mengikuti kenaikan the Fed-fund rate, dapat memicu pergeseran penempatan investasi portofolio lintas negara. Sebagai
akibatnya, likuiditas dolar AS dapat mengetat terutama di negaranegara dengan fundamental ekonomi yang lemah.

“Bagi Indonesia, normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dapat berimplikasi pada berkurangnya aliran modal masuk, yang selama ini telah memberi manfaat bagi pembiayaan fiskal dan defisit neraca transaksi berjalan,” jelasnya  dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Kamis.

Dia melihat   masih mengemukanya kerentanan-kerentanan tambahan di tingkat mikro. Pertama, tingkat utang luar negeri korporasi yang semakin membesar, namun sebagian besarnya belum terlindung dari risiko gejolak kurs.

Kedua, adanya akumulasi modal portofolio oleh investor luar negeri pada obligasi negara yang sudah sangat besar, dan ini dapat dengan mudah mengalir keluar serta memicu gejolak kurs ketika terjadi guncangan dari eksternal.

“Terlebih, pasar keuangan kita yang dangkal dapat memperbesar gejolak tersebut ketika efek rambatan
terjadi,”  ucapnya.

Disamping tantangan tersebut,dia mencermati pula adanya tantangan struktural di sektor riil, berupa kelemahan pada struktur produksi domestik.

Selama ini,  kata Agus, ketergantungan yang tinggi pada ekspor sumber daya alam  bernilai tambah rendah telah membuat pertumbuhan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga.

Selain itu, kemampuan pemerintah  untuk mengekspor barang bernilai tambah tinggi, baik dengan memanfaatkan faktor produksi domestik maupun dengan impor barang antara, juga masih sangat lemah.

“Sebagai negara berkembang, kita menyadari bahwa defisit teknologi menyebabkan kita masih harus mengimpor barang modal dan barang antara. Namun, impor teknologi tersebut bukanlah kendala jika kita
mampu menjadi sentra produksi bagi manufaktur berorientasi ekspor pemasok barang-barang bernilai tambah tinggi ke pasar dunia,” tegasnya.

Menurut dia,  kemampuan  pemerintah   memosisikan diri sebagai sentra produksi dunia menjadi penting di era Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Di era tersebut, ASEAN akan menjadi salah satu perekonomian terbesar di Asia bersama Tiongkok.

Di kawasan ini akan terdapat 600 juta konsumen yang hampir setengahnya adalah penduduk Indonesia.
Perdagangan lintas batas akan semakin terakselerasi bersama dengan implementasi integrasi ekonomi. Urbanisasi dan kelas menengah baru akan menjadi penopang permintaan barang high-end
dan jasa yang high-value.

Adanya mega-trend tersebut,  dia menjelaskan, memberi peluang bagi  pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas global industri domestik. Perusahaan multinasional akan mencari lokasi yang efisien dan menguntungkan sebagai basis produksi di kawasan. Fenomena offshoring ini semakin terlihat terutama karena meningkatnya biaya tenaga kerja di Tiongkok.

“Kemampuan kita untuk menjadi lokasi produksi manufaktur global dapat menjadi tiket untuk berperan besar di ASEAN. Posisi ini akan mempercepat transisi ke negara maju dan  menghindari middle income trap. Untuk itu, kecepatan kita  membangun lingkungan pendukung bagi pe ningkatan daya saing Indonesia sebagai sentra produksi menjadi kunci,” paparnya. (ra)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com